Tenaga Kontrak Kewenangan OPD, Kepala BKD Kaltim : Tidak Ada Kewajiban Laporkan Ke Kami

Tenaga kontrak kewenangan OPD, Kepala BKD Kaltim : Tidak Ada Kewajiban Laporkan Ke Kami

TRIBUN KALTIM / CORNEL DIMAS SATRIO KUSBIANANTO
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Ardiningsih. 

TRIBUNKALTIM.CO - Tenaga kontrak kewenangan OPD, Kepala BKD Kaltim : Tidak Ada Kewajiban Laporkan Ke Kami

Polemik penghapusan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) atau istilahnya sekarang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) berstatus honorer atau kontrak cukup menyita perhatian masyarakat.

Bagaimana tidak. Apabila wacana itu direalisasikan, maka ada 8.234 pegawai kontrak/honorer di Pemprov Kaltim akan menganggur. Tentu, persoalan ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah nantinya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Ardiningsih mengungkapkan, Pemprov Kaltim saat ini sudah tidak lagi memiliki atau memperkerjakan pegawai honorer.

Bahkan, saat ditanya apakah sudah mengetahui informasi soal rencana penghapusan pegawai honorer, Ardiningsih menyatakan, belum mengetahuinya.

“Tidak tau saya kalau ada penghapusan tenaga honorer,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Minggu (26/1/2020).

 DPD PKS Kutai Kartanegara Gelar Rapimda Dirangkaikan dengan Penyampaian Visi Misi Calon Bupati

 Singgung Soal Tambang. Berikut Tanggapan Darlis Dalam Pemaparan Visi Misi Calon Bupati Kukar

 Pemaparan Visi Misi Bakal Calon Bupati, Darlis Pattalongi: APBD Kukar Besar tapi Masih Ada Mangkrak

 Maju di Pilkada Kukar, Ketua DPW PAN Darlis Pattalongi Siap Dijadikan yang Kedua oleh PDI Perjuangan

“Di Pemprov Kaltim, sudah tidak ada lagi pegawai honorer,” lanjutnya singkat.

Ditanyakan kembali soal tenaga non PNS/ASN, Ardiningsih menyatakan, bahwa memang di Pemprov Kaltim ada pegawai yang berstartus non PNS/ASN.

“Status mereka pegawai kontrak. Nah kalau itu ada,” jawabnya singkat.

Mengenai jumlah keseluruhan dari pegawai kontrak tersebut, Ardiningsih membeberkan, BKD Kaltim tidak mengetahui jelas berapa jumlah seluruh pegawai kontrak tersebut.

“Jumlah semua pegawai kontrak di Pemprov Kaltim kami tidak tau. Semua datanya ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tempat oegawai kontrak tersebut bertugas,” tandasnya.

Sebagai pemilik kewenangan dalam memperkerjakan pegawai kontrak tersebut, Ardiningsih menyebutkan, diserahkan sepenuhnya kepada OPD yang memerlukan tenaga pegawai kontrak.

“Kewenangan untuk melakukan perekrutan pegawai kontrak ada pada OPD masing-masing. Bukan kewenangan kami,” jelasnya.

 DPW PAN Berkunjung ke Rumah Wagub, Darlis Meneteskan Air Mata‎ Usai Bisikkan Ini ke Mukmin Faisyal

 Enggan jadi Gubernur, Darlis Pattalongi Pilih Maju ke DPR RI

 Darlis Minta Struktur Pengurus PAN Samarinda Sesuai Spesialisasi Bidang

 Darlis Salah Sebut Dalam Sambutan, Langsung Dikoreksi Dengan Candaan

Sedangkan kewajiban untuk melaporkan jumlah pegawai kontrak di OPD kepada BKD Kaltim, Ardiningsih menegaskan, OPD di Pemprov Kaltim tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan hal tersebut kepada BKD.

“Tidak ada kewajiban atau keharusan mereka melaporkan berapa jumlah pegawai kontrak di OPD. Jadi, kami tidak tau berapa jumlah pegawai kontrak di seluruh Kaltim,” imbuhnya.

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved