Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara Masih Dijabat Plt, Diisi Usai Pilkada

Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara masih dijabat Plt, diisi usai Pilkada.

TRIBUNKALTIM.CO /JINO PRAYUDI KARTONO
Sekda Kukar Sunggono 

Berdasarkan ketetapan tersebut nampaknya Kabupaten Kutai Kartanegara belum menghapus aturan tenaga honorer yang ada di Pemerintah.

Sekda Kutai Kartanegara Sunggono mengatakan dirinya belum mendapatkan laporan secara resmi dari Pemerintah pusat.

Mengenai penghapusan tenaga honorer itu belum bisa dilaksanakan sebelum keluarnya surat resmi dari Pemerintah pusat. "Belum dapat laporan itu," kata Sunggono, Jumat (24/1/2020).

Mengenai jumlah tenaga honorer di Kukar sekitar 7.000 itu ia enggan mengomentari. Sebab masih perlu hitungan yang pasti berapa jumlah total tenaga honorer yang ada di Pemerintah Kukar.

"Masih dihitung," katanya. Pemerintah saat ini belum memutuskan apa yang harus dilakukan kedepannya terkait penghapusan tenaga honorer yang ada. Saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

Dikutip dari laman Kompas.com, penghapusan tenaga honorer berdasarkan kesepakatan Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo mengatakan bahwa perlu dipastikan tidak ada lagi pegawai-pegawai yang jenisnya di luar undang-undang.

BACA JUGA

Pemuda Gantung Diri di Balikpapan, Dikenal Ramah & Ceria, Ini Cerita Ketua RT di Pertemuan Terakhir

Halaman
1234
Penulis: Jino Prayudi Kartono
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved