Berita Pemprov Kalimantan Timur

Cegah Degradasi Hutan, Gubernur Isran Tegaskan Tak Akan Lagi Berikan Izin Perkebunan Sawit di Kaltim

Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan bahwa saat ini tidak akan ada penambahan izin-izin baru perkebunan sawit.

Cegah Degradasi Hutan, Gubernur Isran Tegaskan Tak Akan Lagi Berikan Izin Perkebunan Sawit di Kaltim
TRIBUNKALTIM.CO/ Purnomo Susanto
Gubernur Kaltim, Isran Noor 

BALIKPAPAN - Gubernur Kaltim Isran Noor menegaskan bahwa saat ini tidak akan ada penambahan izin-izin baru perkebunan sawit.

Komitmen ini merupakan langkah nyata Pemprov Kaltim untuk mencegah terjadinya degradasi hutan dan deforestasi, dalam upaya menekan laju perubahan iklim dunia.

Menurut Isran, lebih dari satu juta hektar izin usaha perkebunan sawit di Kaltim saat ini sudah cukup untuk mendukung pergerakan perekonomian Kalimantan Timur.

Pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak akan memberikan perizinan baru, namun akan lebih mendorong dilakukannya revitalisasi produktivitas terhadap areal-areal perkebunan yang sudah ada. Misalnya dengan peningkatan tehnologi produksi sehingga produktivitas kebun sawit akan semakin baik.

Gubernur juga menegaskan tidak akan memberi ruang pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan dan juga di areal lahan gambut. Menurutnya, komitmen ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 lalu, atau sejak era pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam pelaksanaan program Forest Carbon Patnership Facilities Carbon Fund (FCPF CF), Kaltim pun telah menegaskan untuk tidak mengganggu 640.000 hektar kawasan hutan perkebunan berizin yang masih memiliki nilai konservasi tinggi.

Gubernur juga menyebutkan, atas komitmen dan langkah nyata Kaltim menjaga hutan dan lingkungan, Kaltim akan mendapat suntikan dana dunia untuk program pembangunan hijau rendah emisi. Nilai nominalnya mencapai USD 90,7 juta.

Dan jika Kaltim mampu menurunkan emisi hingga 22 juta ton CO2e, maka Kaltim akan menerima insentif sebesar USD 110 juta dalam lima tahun (2020-2024).

Dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kaltim akan menjadi provinsi percontohan di Indonesia. Bantuan keuangan akan diberikan negara-negara donor dalam kelola Bank Dunia atau World Bank. (sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved