Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Puluhan Pejabat Kukar Teken Perjanjian Kinerja

Sunggono mengapresiasi pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan diawal tahun tersebut sebagai panduan bagi setiap pejabat

Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel, Puluhan Pejabat Kukar Teken Perjanjian Kinerja
HUMASKAB KUKAR
Sekdakab Kukar Sunggono menyaksikan acra penandatangan kinerja oleh puluhan pejabat esselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Kabupaten di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (28/1/2020). 

TENGGARONG - Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable yang berorientasi pada hasil, puluhan pejabat esselon II, III dan IV di lingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang disaksikan oleh Sekda Kukar H Sunggono di ruang serbaguna Kantor Bupati Kukar, Selasa (28/1/2020).

Adapun isi dari perjanjian kinerja tersebut ialah, pejabat pembuat perjanjian yang disebut pihak pertama berjanji untuk mewujudkan target kinerja sesuai perjanjian yang telah dibuat, dimana dalam perjanjian tersebut keberhasilan dan kegagalan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Sementara, atasan dari pihak pertama yang disebut pihak kedua akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja tersebut guna mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lebi lanjut, H Sunggono mengapresiasi pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan diawal tahun tersebut sebagai panduan bagi setiap pejabat untuk atau tidak melakukan sesuatu ditahun berjalan.

"Alhamdulillah perjanjian ini telah dilaksanakan sesuai amanat satu bulan setelah disahkannya APBD," ucap H Sunggono.

Ditambahkannya, Dirinya berharap kepada para pejabat yang telah membuat perjanjian agar membuatkan turunan dari perjanjian tersebut sehingga seluruh staf mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan guna mengantisipasi menumpuknya seluruh pekerjaan pada satu atau dua orang staf.

"Buatkan turunan dari perjanjian tersebut, sehingga kedepan seluruhnya mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan pekerjaan tidak menumpuk pada satu atau dua orang staf saja," ucap H Sunggono.

Untuk diketahui, perjanjian kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014.(Dokpim08).

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved