100 Hari Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Kebijakan Sejumah Menteri dari Parpol jadi Sorotan

100 Hari Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, kebijakan sejumah menteri dari parpol jadi sorotan .

(Tribunnews.com/Irwan Rismawan)
100 Hari Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin, kebijakan sejumah menteri dari parpol jadi sorotan . 

Selanjutnya, selain Airlangga dan Yasonna yang punya jabatan strategis di partai, ada Johnny G Plate yang menjabat sebagai Sekjen NasDem dan Suharso Monoarfa yang menjabat sebagai Plt Ketua Umum PPP.

Kemudian, Edhy Prabowo menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Pro dan kontra kebijakan Selama 100 hari menjabat, pro dan kontra mewarnai sejumlah kebijakan yang diambil para menteri dari kalangan parpol ini.

Salah satunya adalah kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dinyatakan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo.

Ia mengatakan pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap hingga selesai pada 2023. 

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan), tetapi tetap akan diperhatikan," ujarnya.

Kebijakan tersebut telah melalui persetujuan dengan Komisi II DPR. Rencana penghapusan tenaga honorer itu mengacu pada UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK.

Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sempat membuat ramai karena rencananya membuka keran ekspor benih lobster.

Pembukan keran ekspor itu dengan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Meski menuai protes, Edhy menyatakan tak akan mundur.

Menurut dia sebagai seorang menteri, pihaknya harus mengutamakan kepentingan nelayan dan lingkungan meski banyak yang menertawakannya.

Disebutkan, hingga kini wacana tersebut masih terus dikaji.

"Anda pasti tertawa tentang lobster. Saya tidak akan mundur. Akan terus saya perjuangkan demi keberlanjutan nelayan kita, lingkungan kita, dan alam kita," kata Edhy di Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Kemudian, jagat media sosial pun sempat heboh oleh pernyataan Menkominfo Johnny G Plate terkait layanan video streaming Netflix.

Johnny sempat mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Ia meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original selain produksi Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menurutnya, hal ini untuk mendorong tumbuh kembang kreativitas di dalam negeri.

"Kepada Netflix tentu kita minta, tolong gunakan juga hasil dari kreativitas di dalam negeri, kan banyak yang bisa membuat film dalam negeri untuk diedarkan," tuturnya.

• RESMI! Menteri BUMN Erick Thohir Pecat Dirut Garuda Indonesia Ari Ashkara Gara-gara Kasus Ini

• Bikin Bingung Menteri Erick Thohir, Ini Daftar 10 BUMN yang Punya Bisnis Hotel, Siapa Paling Banyak?

• 43 Hari Erick Thohir Jabat Menteri BUMN, Setelah Isu Ahok Kini Ancam Pecat Direksi Garuda Indonesia

• BUMN PT PANN akan Dapat Modal RP 3,76 T Namanya tak Dikenal Sri Mulyani, Erick Thohir & Anggota DPR

Terkait pemblokiran Netflix yang saat ini dilakukan Telkomsel, ia pun meminta agar Telkom duduk bersama pihak Netflix.

Johnny menyebutkan, pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom dan Telkomsel terhadap Netflix disebabkan karena masalah bisnis.

Dengan demikian, solusinya harus dibicarakan business to business. "Tanpa disarankan juga, dia mesti duduk bareng kalau mau selesai. Tidak perlu disarankan, harusnya begitu, itu jalan keluar," kata dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "100 Hari Jokowi: Sepak Terjang Para Menteri dari Partai Politik", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/06121931/100-hari-jokowi-sepak-terjang-para-menteri-dari-partai-politik?page=all.

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved