Pilkada Balikpapan

Lembaga Pemantau Pemilu, Quick Count, dan Survei Harus Mendaftar ke KPU, Ini Alasannya

Lembaga pemantau Pemilu, dan survei atau pajak pendapat dan pelaksanaan hitung cepat ( Quick Count ) ternyata harus mendaftarkan diri ke KPU.

Lembaga Pemantau Pemilu, Quick Count, dan Survei Harus Mendaftar ke KPU, Ini Alasannya
TRIBUNKALTIM.CO/ MIFTAH AULIA
Ketua Komisi Pemilihan Umumu (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Lembaga pemantau Pemilu, dan survei atau jajak pendapat dan pelaksanaan hitung cepat ( Quick Count ) ternyata harus mendaftarkan diri ke KPU.

Hal ini dikarenakan lembaga tersebut memiliki beberapa aturan yang harus ditaati.

Seperti misalnya tim pemantau yang tidak diperbolehkan untuk berafiliasi pada salah satu calon partai politik yang mengusung calon.

Kendati demikian, tim pemantau, pelaksana survei dan pelaksana hitung cepat juga mestinya teregister di KPU dan harus independen.

BACA JUGA

Hoax Virus Corona di Balikpapan, Anak Buah Prabowo Subianto Minta Pemkot Lebih Pro Aktif

Danlanud Cup XXIV Balikpapan, Dapat Kunjungan Pelatih Timnas U-16 Bima Sakti, Mengungkit Masa Lalu

Tim Traffic Accident Analysis Polda Kaltim Membuktikan Kecelakaan di Jalan Gunung Manggah Samarinda

Rawan Lakalantas di Gunung Manggah, DPRD Samarinda Minta Dishub Batasi Kendaraan Berat Melintas

Namun, sejak dibukanya pendaftaran oleh KPU Kota Balikpapan dari November 2019, memang belum ada lembaga yang resmi mendaftarkan diri.

Halaman
1234
Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved