Pilkada Balikpapan

Lembaga Pemantau Pemilu, Quick Count, dan Survei Harus Mendaftar ke KPU, Ini Alasannya

Lembaga pemantau Pemilu, dan survei atau pajak pendapat dan pelaksanaan hitung cepat ( Quick Count ) ternyata harus mendaftarkan diri ke KPU.

TRIBUNKALTIM.CO/ MIFTAH AULIA
Ketua Komisi Pemilihan Umumu (KPU) Kota Balikpapan Noor Thoha. 

"Kami berikan pembekalan agar nanti mereka bisa ikut mensosialisasikan Pilkada.

Bisa saja mengenai tahapan-tahapan Pilkada, jadwal Pilkada, sampai pencalonan itu seperti apa," jelasnya.

Terlebih pada tahun ini, pihaknya juga menargetkan partisipasi pemilih melebihi atau paling tidak sama dengan target Nasional yakni sebesar 77,5 persen.

BACA JUGA

Isu Penghapusan Tenaga Honorer, Kepala BKPP Berau Ingatkan Masalah-masalah yang akan Timbul

Tidak Rawat Pasien Positif Virus Corona, Simak Imbauan Pihak RSUD Abdul Rivai Berau Berikut Ini

AWAS Berani Sebarkan Hoax, Tim Cyber Polda Kaltim Terus Lakukan Patroli tak Cuma Soal Virus Corona

Polres Tarakan Kaltara Gagalkan Peredaran Sabu 160,5 gram, Dikirim dari Sungai Nyamuk Sebatik

Dengan begitu, KPU Kota Balikpapan pun terus melakukan kordinasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder terkait untuk dapat meningkatkan partisipasi warga dalam memilih.

"Jadi memang ini akan menjadi tugas bagi semua pihak.

Dan sebelumnya memang saya sudah berkordinasi dengan Dandim untuk melakukan sosialisasi mengumpulkan Babinsa yang ada, agar ucapan mereka bisa sekaligus tentang Pilkada dan bisa ikut menangkal berita hoax jika ada di masyarakat," tutup Noor Thoha.

(*)

Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved