Berita Pemprov Kalimantan Utara

Akan Diterbitkan SK Baru, Irianto Temui Dirjen Planologi Bahas Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi APL

salah satu hal utama yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai usulan alih fungsi kawasan hutan menjadi APL

Akan Diterbitkan SK Baru, Irianto Temui Dirjen Planologi Bahas Alih Fungsi Kawasan Hutan Jadi APL
HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie berfoto bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto di Jakarta, Jumat (31/1/2020). 

JAKARTA - Meninjaklanjuti pertemuan sebelumnya dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar pada (29/1), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bertemu dan diskusi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Hardwinarto, Jumat (31/1/2020).

Sama halnya ketika bertemu Menteri LHK, salah satu hal utama yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai usulan alih fungsi kawasan hutan menjadi APL atau areal penggunaan lain.

“Namun dalam pertemuan tadi lebih ke teknis dan detailnya,” kata Irianto usai bertemu Dirjen Planologi.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri LHK Siti Nurbaya telah memberikan ‘lampu hijau’ atas beberapa usulan yang disampaikan oleh Gubernur. Salah satunya terkait permintaan alih fungsi kawasan hutan menjadi APL.

“Nah, dalam pertemuan dengan Dirjen ini, kita bahas ke teknisnya,” kata Gubernur yang saat itu didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltara, Syarifuddin.

Irianto kembali menegaskan, banyak kawasan hutan di Kaltara yang kondisinya idle. Artinya, sudah tidak produktif, tetapi tidak bisa difungsikan apa-apa, karena statusnya masih merupakan kawasan hutan.

“Atas pertimbangan itu, kita mengusulkan lahan yang berstatus kawasan hutan ini dilepaskan atau dialihfungsikan untuk keperluan lain yang lebih produktif atau menjadi APL,” katanya.

Dari berbagai fungsi lain yang diusulkan, Irianto menegaskan, ada beberapa yang diutamakan, yaitu kawasan pertambakan (perikanan masyarakat, kawasan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, pemukiman dan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan (Hankam).

Khusus untuk kawasan tambak, dikatakan Gubernur, selama ini banyak areal yang sudah dikelola oleh masyarakat, namun statusnya masih kawasan hutan. Luasannya ada 70.000-an hektare.

Areal pertambakan ini lah yang diminta untuk diutamakan dialihfungsikan menjadi APL. Karena berkaitan dengan legalitas lahan masyarakat. Yaitu untuk pembuatan sertifikasi lahan.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved