Berita Pemprov Kalimantan Timur

Akuntabilitas Rendah, Sabani Minta Aparatur Pemprov Kaltim Berkinerja Lebih Baik Raih Nilai SAKIP A

Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltim masih rendah

Akuntabilitas Rendah, Sabani Minta Aparatur Pemprov Kaltim Berkinerja Lebih Baik Raih Nilai SAKIP A
HUMASPROV KALTIM
Muhammad Sabani, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian dan Kesra 

SAMARINDA - Tingkat akuntabilitas pemerintah daerah atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kaltim masih rendah bahkan terindikasi menurun sebab belum mencapai nilai A.

Hal itu ditegaskan Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian dan Kesra HM Sa'bani saat Sosialisasi Peraturan Gubernur 1/2020 dan Keputusan Gubernur 090/K.12/2020 di Balikpapan, Kamis (30/1/2020).

"Kemarin SAKIP kita diserahkan BB nilainya. Tahun lalu BB juga. Dulu kita nomor satu setahun. Tahun berikutnya mulai tergeser turun nilai CC. Terus B, lanjut BB dan BB lagi. Kapan A nya. Jadi belum ada peningkatan. Bahkan disusul Kalimantan Utara (Kaltara) sudah BB," katanya.

Sa'bani menegaskan perlu adanya satu persepsi atau pemahaman yang sama bagi seluruh pegawai atau aparatur di segala lini di Pemprov Kaltim dalam berkinerja yang bagus.

Bahwa SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan di lingkup Pemprov Kaltim.

Padahal lanjutnya, Pemprov Kaltim dalam kinerjanya boleh dikategorikan baik dan akuntabel. Raihan nilai itu ungkapnya, tentu hasil kinerja dan komitmen yang tinggi di jajaran aparaturnya.

Karenanya, Sa'bani sangat berharap seluruh aparatur di segala lini untuk kembali meningkatkan komitmen dan tekad kinerja yang kuat. Didasari ketulusan bekerja untuk menciptakan akuntabilitas pemerintahan yang terbaik.

"Kinerja yang bagus itu bukan prestasi tapi kewajiban. SAKIP meraih nilai A itu kewajiban. Meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian opini BPKRI) itu kewajiban. Semua itu wajib," ujarnya.

Oleh sebab itu, tambah Sa'bani, pemerintah terus melakukan evaluasi mekanisme dan tata kerja proses percepatan pelaksanaan berbagai kegiatan dari awal hingga akhir.

Selain itu, pemerintah terus memberikan berbagai motivasi agar kinerja selalu meningkat. Terutama pegawai/aparatur agar memahami setiap tupoksi masing-masing dari standar operasional prosedur sampai paling minimal.

"Kalau kita tertib dengan kewajiban itu, maka predikat itu sendirinya kita raih. Tapi kalau kurang serius, predikat itu pun menjauh dari kita. Jangan ada alasan klasik terulang-ulang setiap tahun," pungkas Sa'bani.(yans/ri/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved