Berita Pemkba Kutai Kartanegara

Bupati Kukar Minta Badan Permusyawaratan Desa Punya Data Valid dan Up To Date Kondisi Desa

Edi juga menekankan agar setiap desa memiliki satu produk unggulan yang dapat menjadi pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Bupati Kukar Minta Badan Permusyawaratan Desa Punya Data Valid dan Up To Date Kondisi Desa
HUMASKAB KUKAR
Bupati Kukar Edi Damansyah menyaksikan penandatanganan dan melantik anggota BPD Desa Muara Badak Ulu, Desa Muara Badak Ilir, Desa Salo Cella dan Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak di kantor Kepala Desa Gas Alam Badak 1, pekan lalu. 

TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya data yang valid mengenai permasalahan atau kondisi di desa dan data itu harus selalu Up Date (pengkinian).

"Data ini penting agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, sehingga program yang ada nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarkat yang memang menjadi prioritas," ujar Edi saat melantik anggota BPD Desa Muara Badak Ulu, Desa Muara Badak Ilir, Desa Salo Cella dan Desa Gas Alam Badak 1 Kecamatan Muara Badak, tengah pekan tadi di kantor Kepala Desa Gas Alam Badak 1.

Edi juga menekankan agar setiap desa memiliki satu produk unggulan yang dapat menjadi pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan perekonomian, dan meningkatnya pendapatan desa.

Pendapatan dari Bumdes penting, karena desa akan memiliki kemudahan dana dalam melakukan pembangunan, sehingga tidak selalu bergantung dari pendanaan pemerintah.

Kemudian Edi juga mengingatkan agar BPD harus membantu pemerintah dalam pencegahan stunting (masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi).

Yaitu dengan memperhatikan asupan nutrisi pada 1.000 hari pertama kehidupan anak-anak yang ada di desa masing-masing. Yakni melalui kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan ttunting telah diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Disebutkan Edi salah satu pelayanan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil atau stunting adalah penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita, pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui.

Juga untuk bantuan Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui, pengembangan ketahanan pangan di desa dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

Edi kemudian mengucapkan selamat kepada para anggota BPD yang telah dilantik. Dia juga bangga karena anggota BPD menjelaskan dan memaparkan sendiri tugas dan fungsinya.

“Saya mempunyai kebanggan tersendiri pada pelantikan kali ini karena anggota BPD telah mengerti tugas dari BPD itu sendiri, karena sudah faham dengan tugas, maka saya hanya meminta dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” pinta Edi.

Acara di hadiri oleh Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Camat Muara Badak Arpan, Kepala Dinas Pertambangan Slamet Hadi Raharjo,Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Dafip Haryanto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Hairil Anwar. (dokpim03)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved