Dukung Satu Data Indonesia, 2020 Pemkab Kukar Upayakan Miliki Portal Data Pembangunan Daerah

TENGGARONG - Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan memiliki portal data pembangunan daerah, yang mengintegrasikan seluruh data – data pembangunan dalam satu sistem informasi.

"Hal itu sebagai implementasi dari Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, sebagai wujud kebijakan pemerintah dalam menyatukan konsep penyediaan data pembangunan dalam standar nasional," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar H Sunggono pada rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan Kukar, di Bappeda Kukar, tengah pekan tadi.

Dikatakannya, berdasarkan Perpres 39/2019 ditugaskan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator penyediaan data, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai wali data dan penyebarluasan data, dan Badan Pusat Statistik sebagai pembina data. Sehingga menurutnya kolaborasi tiga lembaga pemerintah ini harus terbangun secara efektif pada tahun 2020 dan tentu tidak lepas dari semua dukungan perangkat daerah sebagai produsen data.

Lebih lanjut katanya dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai leading sektor peningkatan kapasitas SDM, pada tahun 2020 harus dapat memetakan tenaga – tenaga fungsional terkait perencanaan dan evaluasi tersetruktur. Mengingat proses pembangunan perlu dukungan SDM yang handal dan konsisten dalam koridor kebijakan yang efektif.

“Tahun 2020 ini proses pengendalian dan evaluasi harus terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses progres pelaksanaan program dan kegiatan secara transparan,” pintanya.

Adapun sistem pengendalian dan evaluasi yang dikembangkan minimal memuat subtansi, yaitu realisasi fisik dan keuangan, permasalahan, progres tahapan pelaksanaan kegiatan disertai dengan dokumen pendukung dan foto lapangan, mengintegrasikan struktur kinerja organisasi dan struktur kinerja perencanaan dan berbasis special agar memudahkan dalam pemantauan kegiatan berdasarkan kecamatan, desa dan kelurahan.

Selanjutnya Sekda menambahkan salah satu hasil evaluasi tahun 2019 adalah masalah penyediaan administrasi bedasarkan mekanisme hibah, setiap perangkat daerah, agar dapat mengoptimalkan pertemuan – pertemuan dengan masyarakat dan menjalin komunikasi intensif dengan pengusul khususnya usulan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kecamatan.

Sedangkan perjanjian kinerja merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan kepada seluruh pejabat struktural dan fungsional sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan seluruh Aparaur Sipil Negara dapat menjalankan tugas secara profesional secara berjenjang.

Dalam rapat tersebut dipaparkan tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Kukar tahun 2019 oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kukar Gandi Wilyanto, paparan tentang laporan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD semester II tahun 2019 oleh Kepala Bappeda Kabupaten Kukar Wiyono, paparan tentang target dan realisasi pendapatan tahun 2019 oleh Kepala Bapenda Kabupaten Kukar Totok Heru Subroto dan paparan tentang target dan realisasi belanja tahun 2019 oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sukotjo. Acara ditutup dengan penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan 18 camat tahun 2020.(Dokpim06)