Berita DPRD Kalimantan Timur

PHK Sepihak 486 Karyawan, Eks Karyawan PT Buma Lita Berau Adukan Nasib ke Karang Paci

Mereka terdiri 60 persen atau 293 orang tenaga kerja lokal dan 39, 71 persen atau 193 orang tenaga kerja non lokal sejak Februari–16 Desembember 2019

PHK Sepihak 486 Karyawan, Eks Karyawan PT Buma Lita Berau Adukan Nasib ke Karang Paci
HUMAS DPRD KALTIM
Eks Karyawan PT Bumi Lita didampingi SP KEPSI dan SPKEP SPSI PT Buma Lati menyampaikan keluhan pada rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim yang juga dihadiri Disnakertrans Kaltim dan Disnakertrans Berau, Rabu (5/2/2020) 

SAMARINDA - Eks karyawan PT Buma Lita dengan didampingi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEPSI) Tanjung Redeb, Berau dan SPKEP SPSI PT Buma Lati mengadukan nasib mereka ke Karang Paci sebutan Kantor DPRD Kaltim, Rabu (5/2/2020).

Diterima Komisi IV DPRD Kaltim mereka mengeluhkan tentang adanya PHK sepihak yang dilakukan perusahaan yang merupakan sub kontraktor yang menangani areal konsesi pertambangan PT Berau Coal sebanyak 60 persen dari total produksi batu baranya.

PC SPKEP SPSI Berau Aji Hendra Hidayat menuturkan PHK masal dan sepihak yang menjadi masalah saat ini terjadi terhadap 486 karyawan terdiri dari 60 persen atau 293 orang tenaga kerja lokal dan 39, 71 persen atau 193 orang tenaga kerja non lokal sejak Februari 2019 – 16 Desember 2019 yang dibagi dalam tiga tahapan mulai dari alasan pembinaan, dirumahkan dan PHK.

Ia menilai PHK masal dinilai cacat hukum karena melanggar Perda Berau Nomor 8/2018 tentang PTKL, UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Permenaker 39/2016 tentang Penempatan Naker.

“Sebagaimana peraturan dimaksud maka menuntut melaksanakan amanat perda dengan melindungi tenaga perja lokal dengan cara semaksimal mungkin mempertahankan tenaga kerja lokal agar tidak di PHK. Selama belum ada putusan inkrah PHK perusahaan dituntut membayar upah dan hak pekerja, memperkejakan kemabali pekerja dan meminta Disnakertrans Kaltim untuk merekomendasikan sanksi dan memproses pidana terhadap perusahaan,” kata Aji pada rapat yang dihadiri Disnakertrans Kaltim dan Disnakertrans Berau itu.

"Meminta kepada Disnakertrans Kaltim merekomendasikan sanksi kepada perusahaan. Ironisnya, setelah dilakukan perumahan dan PHK justru perusahaan melakukan penerimaan karyawan baru, dan adanya beberapa unit baru. Padahal, alasan PHK efesiensi, ini tidak logis," tambahnya.

Ditambahkannya, tidak ada tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagaimana peraturan yang berlaku, seperti mengurangi lembur, jam kerja dan sejenisnya akan tetapi langsung melakukan upaya merumahkan dan PHK.

Upaya yang dilakukan sudah berlangsung cukup lama dalam proses media baik dilakukan Disnakertrans hingga DPRD Berau akan tetapi belum ada kejelasan dari pihak perusahaan. Oleh sebab itu maka pihaknya membawa persoalan ini ke tingkat provinsi.

"Disnakertrans sudah mengeluarkan surat himbauan untuk melaksanakan tahapan, Bupati Berau dan DPRD juga suda meminta agar tidak dilakukan pemecatan akan tetapi tidak di indahkan oleh perusahaan," imbuhnya.

KaDisnakertrans Berau Junaidi telah menerbitkan surat himbauan kepada Dirut PT Buma Site Lati menerangkan bahwa PHK merupakan sutau pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efesiensi perusahaan.

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved