TERKUAK Alasan Prabowo Subianto Gabung Pemerintahan Joko Widodo, Ingin Penuhi Janji Politik

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjelaskan alasannya mau bergabung ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diungkapkan Prabowo Subianto dalam hari ulang tahun (HUT) ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra, Kamis (6/2/2020).

Diketahui, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno merupakan lawan dari Jokowi dan Ma'ruf Amin pada pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Prabowo Subianto memutuskan untuk bekerjasama dengan Pemerintahan Jokowi lantaran bentuk cintanya kepada negara dan bangsa Indonesia.

"Kita berbeda kadang-kadang, kita berlawanan boleh, tapi kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah."

"Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah, kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam."

"Karena itu kita bertarung dengan baik, semanagat, sesudah itu kalau kita diajak menyumbang, kita akan menyumbang," tegas Prabowo Subianto, dikutip Tribunnews.com dari tayangan yang diunggah KompasTV, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menjelaskan kepada seluruh kadernya, ia ingin merealisasikan dua dari lima janjinya saat Pilpres 2019 bersama Sandiaga Uno.

"Kita maju ke rakyat dengan lima program penting dan lima janji penting," terang Prabowo Subianto.

Lima janji tersebut adalah, mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi dan bahan bakar, swasembada dan kedaulatan air, melawan korupsi serta membangun pertahanan yang kuat.

"Kita masuk ke pemerintah karena kita ingin juga memenuhi janji-janji kita sebagian kepada rakyat," ungkapnya.

"Kalau kita tidak bisa perjuangkan lima-limanya, minimal melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kita mungkin bisa membantu kesejahteraan nelayan-nelayan kita," tegas Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto berharap melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa menambah protein untuk rakyat miskin.

Selain itu, juga bisa membantu anak-anak Indonesia supaya tidak stunting.

"Bisa dapat protein dari laut juga bisa menambah devisa untuk rakyat dan bangsa Indonesia," kata Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Prabowo Subianto menjelaskan, apa yang akan ia lakukan di bawah Kementerian Pertahanan.

"Dan melalui pertahanan kita bisa menjamin kedaulatan Indonesia, kita bisa menjamin bangsa Indonesia tidak dipecah belah," tegasnya.

"Karena itu dari lima janji kita kita sekarang berjuang dua sebagai bagian dari pemerintah," tambahnya.

Menurutnya, ia sekarang punya punya kesempatan untuk memberi saran, usulan serta program-program kepada Presiden Jokowi.

"Jadi suara kita dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat juga didengar," ucapnya.

Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga menyinggung soal suasana politik yang baik saat ini.

"Kemudian kita bersama-sama membangun suatu suasana iklim politik yang baik, yang sejuk, yang tenang, yang bersuasana kekeluargaan, yang bersuasana kerukunan," paparnya.

"Ini harus sangat kita jaga, karena negara kita adalah negara yang sangat besar dan majemuk," tambahnya.

• Polemik Wacana Pemulangan WNI eks ISIS, Jokowi Tidak Setuju, Prabowo Subianto Tak Masalah

• Prabowo Subianto Singgung Anies Baswedan, Walaupun Tidak Resmi Jadi Kader Gerindra Tapi Hatinya

Merasa Enak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan sedikit cerita dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan, Senin (3/2/2020) kemarin sempat bertemu sahabatnya itu dan mendengarkan pengalaman masa 100 hari menjabat sebagai Menhan di kabinet Indonesia Maju.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat menghadiri acara 'Soft Launching Agriculture War Room (AWR)' di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).

"Saya ketemu pak Prabowo kemarin pagi, dia bilang ke saya 'enak kerja sama dengan pak Jokowi, nggak minta apa-apa, pokoknya jangan ada yang korupsi'," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, menirukan apa yang disampaikan Prabowo kepadanya.

Mendengar hal positif yang disampaikan mitranya di kabinet itu, Luhut Binsar Pandjaitan pun mendukung terus kiprah Prabowo di kabinet Indonesia Maju.

"Wo, kamu terusin saja (tugasmu sebagai Menteri Pertahanan)," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Lebih lanjut Luhut Binsar Pandjaitan pun menjelaskan alasan mengapa dirinya hanya memanggil Prabowo hanya menggunakan sebutan nama, bukan 'Pak'.

"Kami tak pakai panggilan 'pak', karena dia adik angkatan saya, di publik aja kita pakai (sebutan) 'pak'," jelas Luhut Binsar Pandjaitan.

Garang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menegaskan dirinya masih menjadi orang yang garang saat ini.

Hal itu disampaikan dalam program Mata Najwa Trans 7, Rabu (29/1/2020).

Najwa Shihab yang menjadi pembawa acara, menyebut bahwa dulu Mahfud MD adalah orang yang kritis dan orang yang garang di luar.

Lalu, ia bertanya apakah Mahfud MD masih garang setelah menjadi Menteri Jokowi di kabinet Indonesia maju.

Mendengar pertanyaan Najwa Shihab itu, Mahfud MD menegaskan dirinya masih garang seperti dulu.

"Saya kira masih garang juga. Itu kan tergantung," ujar Mahfud MD, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Rabu (29/1/2020).

Najwa kemudian bertanya, apakah Menko Polhukam ini juga garang kepada para menteri di kabinet Jokowi.

Ia menjawab, dirinya akan garang ke menteri apa saja, termasuk pada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kejaksaan Agung, dan juga Kapolri.

"Ke siapa saja. Ke Menteri Keuangan juga, ke siapa saja. Ke luar misalnya ke Kejaksaan Agung, saya panggil, Kapolri saya panggil," jawabnya.

Kemudian, Najwa Shihab menyinggung nama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Mahfud MD ditanya apakah dirinya juga bersikap garang pada Prabowo Subianto.

Lantas, Mahfud MD menjawab bahwa dirinya juga tetap garang pada Prabowo sebagai Menhan.

"Oh Menteri Pertahanan bagus, garang juga," ungkap Mahfud MD.

Sosok Kritis Mahfud MD

Mahfud MD sudah dikenal kritis sejak masih duduk di bangku kuliah.

Ia mengikuti sejumlah organisasi kemahasiswaan intrauniversitas seperti Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan pers mahasiswa.

Ia juga aktif mengikuti organisasi luar universitas yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Mahfud MD juga mengikuti lembaga pers mahasiswa.

Ia pernah menjadi pimpinan di majalah mahasiswa Fakultas Hukum UII, Keadilan.

Karena begitu kritis terhadap pemerintah Orde Baru, majalah Muhibbah yang dipimpinnya dibreidel sampai dua kali.

Pertama, dibreidel oleh Pangkopkamtib Soedomo pada 1978.

Terakhir, dibreidel oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo pada 1983.

Lalu, Mahfud MD mulai bekerja sebagai dosen setelah lulus dari UII.

Ketika itu ia melihat, hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena selalu diintervensi oleh politik.

Sehingga, energi politiknya selalu lebih kuat daripada energi hukum.

Kekecewaannya pada hukum yang selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik menyebabkan Mahfud MD ingin belajar ilmu politik.

Lalu, saat ia bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK), menurutnya kredibilitas MK sebagai lembaga tidak diragukan lagi.

Meski ada dua lembaga lain yang juga bagus dan bersih, yaitu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, MK masih steril dari sandungan kasus hukum.

Mahfud MD saat itu tidak memasang target sebagai hakim konstitusi.

Ia bekerja mengalir sesuai kewenangan yang diberikan.

Menurutnya, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan birokrasi lain seperti menteri.

Sebagai menteri, harus kreatif dan mendinamiskan banyak program.

Sedangkan menjadi hakim konstitusi justru tidak boleh banyak program.

Alasannya, banyak program malah akan berpotensi melanggar kewenangannya.

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri)