Faisal Basri Sebut Rezim Makin Busuk, Rocky Gerung Sorot Orang Tak Baik di Istana, Bak Virus Corona
Faisal Basri mengatakan bahwa pemerintah harus bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar dan menghilangkan orang-orang yang sudah terbukti korupsi.
• Persiapan 2024, Rocky Gerung Lihat Jokowi Berupaya Keluar dari Bayang Megawati, Sinyal Pecah Kongsi
• Kesalahan Fatal Dibeber, Rocky Gerung Prediksi Pemerintahan Jokowi Tak Sampai 2024, Hadirin Bereaksi
"Kemudian, perpanjangan otomatis macem-macem gitu, sementara yang dari buruh akan diambil, diotak-atik, pesangan, betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu."
"Jadi diambil dari buruh, dia ambil dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya oleh karena itu kewenangan pemerintah daerah itu harus dialihkan ke pusat," jelasnya.
Tak sampai di sana, Omnibus Law nantinya juga bisa merugikan lingkungan sekitar.
Sehingga, investor-investor lah yang diuntungkan dalam undang-undang Omnibus Law.
"Dan soal lingkungan juga mengganggu sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang menganggu."
"Jadi yang diutamakan koorperasi yang diambil dicabut buruh, lingkungan, dan Pemda," ungkap Faisal Basri.
Faisal Basri mengatakan, demi memuluskan Omnibus Law ini parlemen juga harus diamakankan dengan mengajak hampir semua partai bergabung.
"Kemudian, disadari ini harus dilakukan segera macem-macem, diamankanlah parlemen, maka hampir semua partai masuk ke pemerintahan, 74 persen kursi parlemen secara otomatis dikuasai oleh pemerintah begitu," lanjutnya.
Termasuk Prabowo Subianto diajak berkoalisi agar tidak menghambat kebijakan pemerintah.

"Pak Prabowo juga diajak, pokoknya sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu," kata Faisal Basri.
Meski demikian, Faisal Basri mengatakan bahwa buruh nanti akan melawan hingga muncul gerakan separatisme-separatisme yang baru.
"Tapi mereka lupa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi, menurut saya ini akan melawan semua, buruh akan melawan, daerah akan melawan, akan muncul separatisme baru," ujar Faisal Basri.
Lalu, ia meniai pemerintah tidak bisa melindungi warga negaranya dalam kasus Jiwasraya.