Berita Pemprov Kalimantan Timur

Miris Lihat Sopir Bermalam Antri Solar, Gubernur: Kaltim Daerah Penghasil, Minta Tambah Kuota BBM

Pemprov Kaltim mengusulkan penambahan kuota solar sebanyak 1-4.719 KL dan premium sebanyak 133.781 KL.

Miris Lihat Sopir Bermalam Antri Solar, Gubernur: Kaltim Daerah Penghasil, Minta Tambah Kuota BBM
HUMASPROV KALTIM/IST
Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Nazrin smasmenyampaikan keluhan warga Kaltim pada Rapat Konsultasi dan Koordinasi terkait JBT dan JBKP Pemprov Kaltim di Ruang Rapat Direktorat BBM BPH Migas di Jakarta, Kamis (6/2/2020). 

JAKARTA – Menyikapi seringnya terjadi antrian panjang di banyak SPBU, Pemprov Kaltim mengusulkan penambahan kuota solar dan premium kepada BPH Migas di Jakarta.

Pemprov mengusulkan penambahan kuota solar sebanyak 1-4.719 KL dan premium sebanyak 133.781 KL.

“Antrian BBM di SPBU itu terjadi di sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim. Ini yang membuat Pak Gubernur kami miris. Kami ini provinsi penghasil, tapi untuk mengisi solar saja para sopir truk harus rela bermalam,” kata Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim, H Nazrin saat menyampaikan keluhan warga Kaltim pada Rapat Konsultasi dan Koordinasi terkait JBT dan JBKP Pemprov Kaltim di Ruang Rapat Direktorat BBM BPH Migas di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Sejumlah kendaraan roda empat mengular hingga ke jalan raya mengantre bahan bakar premium di SPBU Gunung Guntur, Selasa (4/2/20).
Sejumlah kendaraan roda empat mengular hingga ke jalan raya mengantre bahan bakar premium di SPBU Gunung Guntur, Selasa (4/2/20). (TRIBUNKALTIM.CO/ MIFTAH AULIA)

Lebih menjadi kekhawatiran, Nazrin juga menyebutkan dalam beberapa waktu ke depan, pembangunan IKN dipastikan juga akan membutuhkan BBM yang sangat besar. Jika pemerintah tidak sigap mengantisipasi hal ini, maka rakyat Kaltim akan semakin menjerit akibat dampak kesulitan BBM ini, terutama solar dan premium.

“Bukan hanya itu, saat ini banyak kendaraan luar Kaltim yang juga mengisi bahan bakarnya di Kaltim. Tentu ini berpengaruh sangat besar, selain juga migrasi penduduk dalam beberapa waktu ke depan ini,” tegas Nazrin.

Menanggapi usulan Kaltim itu, Direktur BBM BPH Migas, Patuan Alfons S meminta agar Pemprov Kaltim menyampaikan usulan penambahan kuota secara langsung kepada Kepala BPH Migas, lengkap dengan kajian aspek filosofi, sosial, ekonomi, dan yuridis.

“Volume solar subsidi secara nasional ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Berdasarkan volume tersebut BPH Migas menetapkan kuota masing-masing kabupaten dan kota,” jawab Patuan Alfons.

BPH Migas justru meminta Pemprov Kaltim ikut mengawasi distribusi BBM di SPBU agar tepat sasaran. Sekaligus membuat surat edaran, terkait pembatasan penggunaan BBM mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pertemuan dihadiri Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kaltim Fuad Asaddin dan beberapa pejabat dari Dinas ESDM Kaltim. (sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved