Antisipasi Mafia Tanah di Ibu Kota Negara Baru, BKN dan Kejaksaan Bentuk Satgas Khusus Mafia Tanah

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Antisipasi mafia tanah di Ibu Kota Negara Baru, BPN, Kejati dan Kejari bentuk Satgas khusus mafia tanah.

Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) dan Kejaksaan Tinggi ( Kejati ) wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta Kejaksaan Negeri ( Kejari ) tingkat kabupaten kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara resmi menjalin kerjasama di bidang pengendalian pertanahan. 

Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam waktu dekat berencana membentuk satuan tugas ( Satgas ) mafia tanah.

Satgas mafia tanah tersebut nantinya akan bertugas turun langsung di lingkungan masyarakat menyampaikan sosialisasi terkait cara-cara yang benar dalam melakukan transaksi jual beli tanah.

BACA JUGA

Gunakan Jasa Calo Saat Tes CPNS di Berau, BKPP Akan Proses Hukum

Keluarga Pria yang Tewas Gantung Diri di Samarinda Seberang Sewa Pengacara, Minta Jasad Diautopsi

Dalam Rangka Perayaan HUT Kota, Pekan Raya Samarinda Selenggarakan Festival Anime, Ini Keseruannya

Masih Ada Kampung di Kabupaten Berau Tak Memiliki Fasilitas TPU, Kepala DPMK Berau Bilang Begini

Selain itu, oknum mafia tanah juga nantinya dapat ditindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku jika kedapatan secara sengaja melakukan tindak penipuan yang berkedok jual beli tanah.

Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Kaltim Kaltara, Chaerul Amir mengemukakan pembentukan Satgas mafia tanah tersebut sengaja dilakukan guna mengantisipasi adanya oknum yang bermain dengan jual beli tanah di wilayah Ibu Kota Negara ( IKN ) yang baru.

Terlebih lagi belakangan ini diketahui harga tanah di wilayah Kalimantan Timur mendadak naik setelah Kaltim terpilih sebagai lokasi pemindahan Ibu Kota Negara yang baru.

"Nanti kita akan bentuk Satgas mafia tanah, nanti di dalamnya melibatkan sejumlah instansi terkait lainnya termasuk juga kepolisian," katanya, Minggu (9/2).

BACA JUGA