Masuk 5 Menteri yang Perlu Diganti Versi IPO, Ini Kebijakan Nadiem Makarim yang Dinilai Buat Gaduh

Bahkan belakangan, ada lima menteri Jokowi yang dinilai layak diganti versi survei Indonesia Political Opinion (IPO).

Kolase Tribunnews
MENTERI LAYAK DIGANTI - Edhy Prabowo dan Nadiem Makarim 

Di urutan kedua, Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama Menteri yang layak Diganti.

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu Diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi Menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

Terbaru, Fachrul Razi melontarkan wacana pemulangan WNI eks ISIS yang kemudian dibantahnya.

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate datang ke Istana, Selasa (22/10/2019). Hari Ini, Johnny G Plate resmi diumumkan jadi Menteri Kominfo Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019)
MENTERI LAYAK DIGANTI - Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate datang ke Istana, Selasa (22/10/2019). Hari Ini, Johnny G Plate resmi diumumkan jadi Menteri Kominfo Kabinet Indonesia Maju, Rabu (23/10/2019) (KOMPAS.com/ RAKHMAT NUR HAKIM)

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu Diganti.

Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi Menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Berasal dari kalangan partai membuat beberapa kalangan meragukan Johnny G Plate yang tidak memiliki latar belakang industri telekomunikasi atau yang berkaitan dengan Kominfo.

Johnny G Plate menuai sorotan saat ia mengkritik Netflix yang dinilai lebih banyak menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.

Bahkan, Johnny G Plate meminta agar Netflix tidak memuat film atau serial original produksi luar Indonesia.

"Kita minta Netflix original jangan dulu, lah di Indonesia, gunakan dulu hasil kreativitas anak Indonesia sendiri dulu, kalau bisa," kata dia.

Pernyataan ini mendapat kritikan dari warganet.

Banyak di antara mereka mengatakan, film Indonesia sudah banyak tersedia di Netflix, meski tidak sebanyak film-film asing.

4. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Profil Biodata Edhy Prabowo, Datang Bareng Ketum Gerindra Prabowo Subianto Temui Jokowi di Istana
MENTERI LAYAK DIGANTI - Profil Biodata Edhy Prabowo, Datang Bareng Ketum Gerindra Prabowo Subianto Temui Jokowi di Istana ((KOMPAS.COM/AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA))

Edhy Prabowo menjadi dua nama Menteri terakhir yang layak Diganti setidaknya menurut 24 persen responden.

Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.

Sejak awal menjabat, kinerja dua Menteri ini selalu dibandingkan.

Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.

Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.

Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.

5. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim masuk dalam daftar Time 100 Next 2019
MENTERI LAYAK DIGANTI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim masuk dalam daftar Time 100 Next 2019 (KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

Nama Menteri lain yang layak Diganti versi survei adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim (22 persen).

Nadiem Makarim adalah pendiri GoJek sekaligus Menteri paling muda yang diangkat Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.

Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.

"UN Diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan Diganti dengan survei karakter.

Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.

• Resmi, Iuran BPJS Kesehatan Naik Sesuai Usulan Sri Mulyani, Diteken Jokowi, dr Terawan Diapresiasi

• Polemik Gerindra, Beda Pendapat Dahnil Anzar & Prabowo Subianto Soal Gaji Menteri Pertahanan

• Profil dr Terawan Agus Putranto, Wajah Baru Menteri Jokowi, Kontroversi Cuci Otak hingga Dipecat IDI

• Jadi Pembantu Jokowi - Maruf Amin, Alasan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Tak Mau Terima Gaji

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved