Pemkot Samarinda Bantah Ada Mutasi Jelang Pilkada, 15 Kepsek Batal Dilantik, Tunggu Izin Kemendagri

Asisten bidang Administrasi Umum, Sekretariat Daerah Samarinda, Ali Fitri Noor mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

TRIBUNKALTIM.CO/ Purnomo Susanto
Ali Fitri Noor 

"Gak tau saya kalau ada mutasi, ini baru pulang dari dinas juga," ungkap Ali Fitri Noor saat dikonfirmasi TribunKaltim.co.

Disinggung terkait aturan melarang mutasi di jelang Pilkada, Ali Fitri Noor membenarkan adanya aturam tersebut.

Menurutnya, pemerintah bakal patuh terhadap aturan yang berlaku.

"Iya kalau tidak salah ada larangan soal itu ( mutasi ) itu yah," tandasnya.

ILUSTRASI - Pelantikan dan Mutasi Jabatan pegawai
ILUSTRASI - Pelantikan dan Mutasi Jabatan pegawai (TRIBUNKALTIM.CO/ FACHMI RACHMAN)

BACA JUGA

Harga Cabai Semakin Naik, Lombok di Pasar Induk Bulungan Tembus Rp 100 Ribu per Kilogram

Antisipasi Mafia Tanah di Ibu Kota Negara Baru, BKN dan Kejaksaan Bentuk Satgas Khusus Mafia Tanah

Residivis Curanmor dan Bobol Rumah, Anak di Bawah Umur di Kutai Kartanegara Kembali Ditangkap Polisi

Andi Harun Perkenalkan Rusmadi Wongso di Hadapan Sekjen Ahmad Muzani dan Kader Gerindra Kaltim

Di dalam pasal 71 ayat (2) UU Pilkada pejabat dilarang melakukan mutasi jelang 6 bulan sebelum penetapan calon.

Halaman
123
Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Rita
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved