Berita Pemprov Kalimantan Timur

Gubernur Isran Usulkan Tenaga Kontrak Non PNS Kaltim Bisa Direkrut Jadi Pegawai IKN

Besar harapan tenaga non PNS yang ada di Pemprov Kaltim kiranya dapat mengisi kekurangan pegawai IKN nantinya,

Gubernur Isran Usulkan Tenaga Kontrak Non PNS Kaltim Bisa Direkrut Jadi Pegawai IKN
HUMASPROV KALTIM
Kepala Bir Humas dan Protokol Pemprov Kaltim M Syafranuddin. 

SAMARINDA – Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Gubernur Dr H Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi memberikan perhatian luar biasa kepada pegawai di lingkungannya, baik PNS maupun non PNS.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Provinsi Kaltim HM Syafranuddin.

Pria yang akrab disapa Ivan ini juga menyebut komitmen tinggi dari kedua pemimpin Benua Etam ini dalam memajukan pembangunan dan roda perekonomian daerah yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, lanjut Ivan, gubernur juga sudah memikirkan saat pemindahan ibu kota negara (IKN) yang akan diiringi berpindahnya ratusan ribu PNS dari pusat ke Kaltim.

Besar harapan tenaga non PNS yang ada di Pemprov Kaltim kiranya dapat mengisi kekurangan pegawai IKN nantinya, baik untuk pegawai pusat maupun provinsi baru di IKN.

“Gubernur berkeinginan untuk mengusulkan ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar rekrutmen pegawai IKN nanti, bisa diisi tenaga kontrak atau outsourcing, karena tenaga outsourcing yang kita miliki sekarang ini bisa diandalkan dan tentunya memiliki kemampuan serta kompetensi sesuai bidangnya masing-masing,” kata Ivan.

Untuk ketentuan dan syarat menjadi pegawai, Pemprov Kaltim menyerahkan kepada Kementerian PAN-RB. Khususnya mengenai syarat usia yang nantinya bisa ditempatkan di berbagai kementerian maupun lembaga, hingga provinsi baru di IKN nanti.

“Kita hanya mengusulkan bagaimana caranya agar tenaga kontrak atau outsourcing bisa diangkat dan ditempatkan menjadi pegawai IKN,” tandas Ivan.

Diketahui, pada awal 2020 ini pegawai non PNS lingkup Pemprov Kaltim juga telah mendapatkan perhatian dari Gubernur Isran Noor.

Dimana untuk 2020 ini, seluruh pegawai kontrak (outsourcing) akan mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, serta jaminan kematian dan jaminan kecelekaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. (mar/her/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved