Kado Catatan Kecil HUT Kota Balikpapan

TIDAK terasa Kota Balikpapan telah menapak usia yang ke-123.Bukan usia yang muda lagi bagi sebuah kota yang terus membangun dengan segala pernakpernik

Kado Catatan Kecil HUT Kota Balikpapan
IST
Danang Agung 

TIDAK terasa Kota Balikpapan telah menapak usia yang ke-123. Bukan usia yang muda lagi bagi sebuah kota yang terus membangun dengan segala pernak-pernik dinamikanya. Keheterogenan masyarakat Kota Balikpapan menjadi kunci bahwa Balikpapan dibangun bukan oleh sekelompok golongan orang, namun kota ini bekembang lantaran buah pikir, ide, kerja serta dukungan semua pihak.

Menjelang HUT ke-123 Kota Balikpapan beberapa hari-hari belakangan, Kota Balikpapan dihangatkan dengan berbagai berita di media. Wabah virus Corona yang bermula dari negeri Tirai Bambu (Tiongkok) tersebut, menyeret dua warga Balikpapan ke ranah hukum.
Informasi yang di-share melalui media sosial bermuara hoax (kabar bohong) tersebut tidak pernah menjadikan pelajaran buat kita semua, bahwa UU ITE semakin mudah untuk menjerat kita yang kepoh didunia maya.

Bukan itu saja, kota yang semakin bergeliat ini juga dihiasi dengan tertangkapnya mucikari dalam bisnis prostisusi online yang melibatkan dua wanita belia. Prostitusi di Kota Balikapapan memang sudah coba dienyahkan, namun bisnis guruh ini masih menyeruak bergeliat di tengah masyarakat dan sulit aparat kita untuk memberangusnya.
Modus dan cara operandi kini sudah berubah. Tidak lagi menjajakan diri langsung kepada laki-laki hidung belang, melainkan lewat media online.

Kejahatan begal yang sering kita tonton di media televisi ternyata juga menjadi cerita tersendiri buat Kota Beriman ini. Begal ternyata bukan semata kejahatan biasa, bahkan Kota Balikpapan masuk zona rawan begal, sehingga aparat kepolisian harus mengerahkan personel khusus untuk menelusuri pelaku begal ini.
Polresta Balikpapan pun mengancam akan menerapkan tembak di tempat bagi pelaku begal. Karena belakangan, banyak aksi begal yang meresahkan masyarakat Kota Balikpapan.

Sebagai kota yang terus berkembang, beban Kota Balikpapan semakin sarat. Permasalahan klies banjir, penanggulangannnya masih jalan di tempat. Sebagai warga merasa cemas ketika kota ini diguyur hujan deras walau dalam waktu yang tak lama.

Hukuman bagi pengembang nakal yang menjadi salah satu penyebab, tak pernah diterapkan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Beberapa waktu lalu, Pemkot dan DPRD Balikpapan sempat mengumumkan beberapa pengembang nakal, namun apa sanksinya? Seakan kabar itu lenyap ditiup angin.
Ancaman macet yang dulunya tak pernah terjadi, saat ini beberapa titik sudah menunjukkan gejala tersebut. Berbagai strategi dilakukan, dari penertiban parkir liar dipingir jalan dan pembuatan tempat parkir Gedung Parkir Klandasan diterapkan.

Namun sayang masyarakat masih enggan menaatinya. Tempat parkir eks Gedung Gelora tersebut masih sepi dari aktivitas perpakiran. Di sisi lain kendaraan masih nyaman bersandar di tepi jalan sepanjang Jalan Sudirman.

Bahkan diwacanakan oleh Pemkot dan DPRD Kota Balikpapan membuat aturan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Bagi pemilik kendaraan roda empat (mobil) harus memiliki garasi di rumahnya. Jika tidak ancaman denda Rp 50 juta atau hukuman kurungan selama 3 bulan akan dikenakan.
Masalah konflik lahan di Kota Balikpapan masih cukup marak. Pengaduan warga terkait sangketa tanah/lahan masih kerap terjadi. Pemerintah Kota Balikpapan terasa kurang piawai dalam menjaga aset-asetnya. Sehingga tak salah jika “penyerobotan” hutan kota dilakukan oleh warga karena merasa lahan tersebut miliknya.

Dan dalam beberapa sengketa pertanahan, Pemkot Balikpapan banyak yang “KO”, karena tak cakap menginventarisir lahan yang menjadi aset kota.
Terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Potong Unggas (RPU) Km 13, Karang Joang Balikpapan Utara. Cerita ini mewarnai beberapa kali lembar-lembar surat kabar cetak, menghiasi televisi, menyeruak di radio dan bertebaran di media online lokal.

Penegak hukum telah memanggil beberapa pihak eksekutif dan legislatif untuk mengurai permasalahan ini. Tekanan demontrasi mahasiswa terus mengawal proses ini agar penegak hukum tak mandul dengan hanya menetapkan lakon-lakon pion sebagai tersangkanya.
Konon kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara mencapai Rp 10 miliar. Pat gulipat harga tanah di dongkrak berlipat–lipat. Tapi bangkai itu terendus pula bau dan pelakunya. Tapi apakah akan menyasar pada sang intelektualnya, semoga penegak hukum menguaknya. Atau kita menunggu rumput yang bergoyang menjawabnya.

Halaman
12
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved