Lain Via Jalur Tikus, WNI eks ISIS Bisa ke Indonesia Pakai Cara Ini, Mahfud MD Khawatir Soal Paspor
Bukan via jalur tikus, WNI eks ISIS bisa ke Indonesia pakai cara ini, Mahfud MD khawatir soal paspor.
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUNKALTIM.CO - Bukan via jalur tikus, WNI eks ISIS bisa ke Indonesia pakai cara ini, Mahfud MD khawatir soal paspor.
Usai sudah polemik wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.
Pemerintah yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan tak akan memulangkan teroris yang kini ditahan di Suriah, Turki dan beberapa negara lain.
Kendati demikian, Menkopolhukam Mahfud MD khawatir, para WNI eks ISIS tetap bisa ke Tanah Air melalui cara ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah terus mengantisipasi kemungkinan WNI eks ISIS pulang melalui jalur tikus atau jalur ilegal.
Pasalnya, Mahfud MD meyakini belum seratus persen WNI eks ISIS membakar paspornya.
• Korban Tenggelam di Perairan Somber Balikpapan Belum Ditemukan, Begini Pengakuan Rekan Korban
• DPRD Kukar Minta Pemkab Segera Tangani Kebakaran di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun.
• Warga binaan di Lapas Klas II A Samarinda Meninggal, Polisi Periksa 12 Saksi dari Petugas Lapas
• Ayah Bohong hingga Soal Hasil Otopsi, Fakta Tewasnya Delis Siswi SMP & Jasadnya Ada di Gorong-gorong
Sehingga, dikhawatirkan para teroris pelintas batas tersebut masuk ke Indonesia melalui negara bebas visa.
"Kalau lewat jalur tikus ya ditangkap dong.
Yang problem itu kalau mereka ada yang menyembunyikan paspor, bilang paspornya cuma pura-pura dibakar.
Lalu lewat jalur-jalur gelap itu melalui negara yang bebas visa untuk masuk ke Indonesia," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Mahfud MD juga enggan membeberkan secara rinci terkait langkah antisipasi pemerintah.
Karena, ia khawatir jika langkah tersebut dibeberkan maka kombatan ISIS itu akan mencari cara lain untuk pulang ke tanah air.
"Itu kita sudah antisipasi, tapi kan ga harus dibilang ke anda semua.
Kalau ditangkal diceritakan mereka bikin cara lain," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan tidak memulangkan 689 WNI eks ISIS di Suriah, Turki dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).
Keputusan itu disampaikan Mahfud usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).
"pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," kata Mahfud MD.
Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.
"kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," tambahnya.
Mahfud MD juga menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.
"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya.
Suara Mantan teroris
Mantan Teroris, Sofyan Tsauri mengungkap bahwa WNI eks ISIS juga bisa jadi merupakan korban hoaks.
Sofyan Tsauri mulanya mengatakan bahwa jaringan teroris ISIS tidak jarang menggunakan anak-anak dan wanita sebagai alat operasi.
"Problemnya adalah ISIS itu menjadikan anak-anak dan wanita sebagai media operasi mereka," kata Sofyan Tsauri seperti dikutip dari Kompas TV pada Selasa (11/2/2020).
Lantas ia mencontohkan bagaimana pengeboman di sebuah Gereja di Surabaya beberapa waktu lalu dilakukan oleh sebuah keluarga yang juga terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya.
"Contoh di Surabayajuga melibatkan wanita dan anak-anak dan ini memakai anak-anak dan perempuan di istana kemaren Novi yang tertangkap Densus 88. Itu menjadikan wanita," katanya.
Meski tidak setuju ratusan WNI eks ISIS dipulangkan, Sofyan merasa nilai-nilai kemanusiaan juga perlu dipetimbangkan.
Ia menduga, WNI eks ISIS itu bisa jadi korban propaganda jaringan terorisme tersebut.
"Saya enggak setuju secara tapi kemudian ada nilai-nilai kemanusiaan," kata Sofyan.
"Saya kan juga masih menyangka masih beranggapan bisa jadi mereka juga adalah korban atau hoaks dari kebohongan yang dilemparkan oleh ISIS," sambung dia.
Namun, Sofyan Tsauri mengatakan lagi bahwa pemulangan WNI eks ISIS itu tidak terlalu mendesak.
"Saya tidak melihat ada urgensinya," katanya.
• Korban Tenggelam di Perairan Somber Balikpapan Belum Ditemukan, Begini Pengakuan Rekan Korban
• DPRD Kukar Minta Pemkab Segera Tangani Kebakaran di Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun.
• Warga binaan di Lapas Klas II A Samarinda Meninggal, Polisi Periksa 12 Saksi dari Petugas Lapas
• Ayah Bohong hingga Soal Hasil Otopsi, Fakta Tewasnya Delis Siswi SMP & Jasadnya Ada di Gorong-gorong
Penjelasan Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah mengambil keputusan menolak pemulangan 689 WNI eks ISIS.
Diketahui 689 WNI eks ISIS tersebut tersebar di beberapa daerah di antaranya Suriah, Turki, dan dibeberapa negara terlibat Petempur Teroris Asing (Foreign Terrorist Fighter/FTF).
Keputusan tersebut disampaikan Mahfud MD usai menggelar rapat yang di pimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (11/2/2020).
"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF atau Petempur Teroris Asing ke Indonesia," kata Mahfud MD.
Ia menjelaskan, keputusan itu diambil karena pemerintah dan negara wajib memberikan rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru termasuk teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia.
"Kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," katanya.
Mahfud MD menyebut, pemerintah akan memastikan data valid jumlah dan identitas orang-orang yang terlibat terorisme, termasuk bergabung dengan ISIS.
"Bersama dengan itu akan di data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu," jelasnya. (*)