BULD DPD RI Lakukan Konsultasi Legislasi, Aturan Daerah tak Boleh Bertentangan Undang-undang

BULD DPD RI melakukan konsultasi Legislasi, aturan daerah tak boleh bertentangan dengan Undang-undang

BULD DPD RI Lakukan Konsultasi Legislasi, Aturan Daerah tak Boleh Bertentangan Undang-undang
TribunKaltim.Co/purnomo susanto
LAKUKAN KONSULTASI - Ketua BULD DPD RI (Tengah) saat memimpin temu konsultasi legislasi, pada Jumat (14/2/2020), pukul 16.00 WITA, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA -BULD DPD RI melakukan konsultasi Legislasi, aturan daerah tak boleh bertentangan dengan Undang-undang

Untuk mengetahui tipologi pembentukan Perda di Provinsi Kalimantan Timur, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melakukan pertemuan dan konsultasi dengan Pemprov Kaltim.

“Pertemuan ini juga untuk mengetahui substansi dan mengetahui perencanaan Promperda 2020 di Provinsi Kaltim dan permasalahannya,” ujar Ketua BULD DPD RI, Marthin Billa saat diwawancara awak Tribunkaltim, pada Jumat (14/2/2020), pukul 16.00 WITA, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

“Sesuai aturan, kedudukan BULD telah mengamanatkan DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda.

Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam aturan-aturan DPD RI,” lanjutnya.

Kewenangan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda dikatakan Marthin, seyogyanya harus dikaitkan dengan kedudukan DPD,

sebagai lembaga perwakilan daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.

BACA JUGA

BREAKING NEWS Si Jago Merah Mengamuk di Kota Bangun Ulu Kukar, 14 Rumah Hangus Terbakar

Kisah Ketua DPD PAN Samarinda Kena Lempar Kursi Saat Kericuhan Kongres di Kendari

Halaman
123
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved