Pilkada Kukar

Bawaslu Kukar Ingatkan Organisasi yang Dipimpin Oleh ASN, Mendukung Salah Satu Paslon Haram Hukumnya

Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dilarang keras untuk mendukung salah satu pasangan calon yang akan ikut dalam Pilkada 2020 Kutai Kartanegara (Kukar).

Bawaslu Kukar Ingatkan Organisasi yang Dipimpin Oleh ASN, Mendukung Salah Satu Paslon Haram Hukumnya
Tribunkaltim.co/Jino Kartono
Ali Mukid Kordinator Divisi Hukum Dan Informasi Bawaslu Kukar, Selasa (18/2/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dilarang keras untuk mendukung salah satu pasangan calon yang akan ikut dalam Pilkada 2020 Kutai Kartanegara (Kukar).

Bahkan dalam aturan undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatakan agar
ASN tetap netral.

Meskipun seorang ASN menjadi bagian dari organisasi masyarakat diluar pemerintahan tetap dilarang mendukung salah satu pasangan calon.

Hal tersebut diutarakan oleh Ali Mukid Kordinator Divisi Hukum Dan Informasi Bawaslu Kukar, Selasa (18/2/2020).

Ia tegaskan seorang ASN meskipun dia mengikuti organisasi dan mendukung salah satu pasangan atau calon yang ikut pilkada sangat dilarang.

Sebab itu melanggar aturan yang tertulis di undang-undang ASN.

Baca Juga:

 Sesumbar Gubernur Kaltim Isran Noor Bakal Stop Pembangunan Ibu Kota Negara Jika Ini yang Terjadi

 Gubernur Isran Noor Stop Proyek IKN Jika Rusak Hutan, Luas Ibu Kota Baru Vs Perkebunan Sawit Kaltim

 Isran Noor Berani Ancam Proyek Ibu Kota Baru jika Hutan Rusak, Inilah Profil Gubernur Kaltim

"Kalau organisasi itu tidak masalah. Yang jadi masalah orangnya apakah dia seorang ASN atau tidak. Kalau dia bekerja sebagai ASN dan mendukung calon melalui organisasi diluar pemerintah itu juga dilarang," ucapnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum ASN yang tergabung dalam organisasi dan mendukung salah satu pasangan calon.

Seorang pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara saat simulasi pemungutan suara di Gedung Wanita Bulungan, jelang Pemilu Serentak April 2019 lalu.
Seorang pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara saat simulasi pemungutan suara di Gedung Wanita Bulungan, jelang Pemilu Serentak April 2019 lalu. (TRIBUNKALTIM.CO/ M ARFAN)

"Haram. Hukumnya bagi ASN mendukung salah satu pasangan calon. Meskipun mendukung diluar pemerintahan itu melanggar kode etiknya sebagai ASN," pungkasnya. 

Baca Juga:

 NEWS VIDEO Ria Ricis Youtuber Ternama Bakal ke Balikpapan Kalimantan Timur

 Youtuber Ria Ricis Sambangi Plaza Balikpapan, Ngobrol Soal Film Ini, Catat Jadwal Kedatangannya

 Ibu Kota Baru di Kalimantan Adopsi One River One Management, Bappenas Sebut Keterpaduan Hulu Hilir

(TRIBUNKALTIM.CO /JINO PRAYUDI KARTONO)

Penulis: Jino Prayudi Kartono
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved