Peraturan Gubernur Kerap Terkendala Karena Proses Fasilitasi Pemerintah Pusat Lamban

Peraturan Gubernur kerap terkendala karena proses fasilitasi Pemerintah Pusat terkadang lamban

TribunKaltim.Co/purnomo susanto
Kepala Biro (Karo) Hukum Setdaprov Kaltim, Suroto 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA-Peraturan Gubernur kerap terkendala karena proses fasilitasi Pemerintah Pusat terkadang lamban

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kaltim, Suroto mengharapkan, Peraturan Gubernur entang kawasan non komersial di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) diprioritaskan.

Ia menyebutkan, sesuai pengalaman sebelumnya pengesahan Pergub di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu lamban.

Padahal, kementerian tersebut telah menentukan tenggat waktu untuk pengesahan.

“Kalau dalam aturan cuman 15 hari saja waktu pengesahan di Kemendagri. Tapi, biasanya lebih,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Selasa (18/2/2020), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Yang sering adalah keterlambatan proses fasilitasi saja di tingkat pusat. Pusat itukan memberi batas waktu dalam peraturannya itu 15 hari, tapi kadang masih ada yang lebih daripada itu,” lanjutnya.

Alasan membuat proses tersebut lama,  koordinasi harus dilakukan lebih dahulu dengan pihak Kemendagri sendiri dan juga lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan muatan dalam Pergub.

BACA JUGA

Autopsi Jasad Balita Ahmad Yusuf Hilang dari PAUD Samarinda, Pihak Keluarga Sendiri yang Meminta

Wabah Corona, Mahasiswi Asal Samarinda Kuliah di Wuhan China Merasa Deg Degan Melintasi Jalan Tol

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Samir Paturusi
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved