Dua Ribu Orang Diprediksi Hadiri Aksi 212 di Depan Istana, Desak Tangkap Harun Masiku

2 ribu orang akan menghadiri acara 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' di depan istana negara, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2020)

Tribunnews/Jeprima
ILUSTRASI - Ribuan peserta Reuni Akbar Mujahid 212-2019 mengikuti kegiatan Munajat dan Maulid Akbar 2019 di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019. Reuni Mujahid 212 diawali Salat Tahajud, Dzikir, Salat Subuh bersama, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan bermunajat kepada Allah SWT serta doa bersama untuk kepulangan Rizieq Syihab dengan mengangkat tema keselamatan negeri dan menyikapi penistaan agama yang masih terjadi di Indonesia. 

Kemenkumham baru mengakui Harun Masiku telah berada di Indonesia pada Rabu (22/1/2020).

Karena menuai polemik, Kemenkumham akhirnya membentuk Tim gabungan yang terdiri dari Kemenkumham, Kemenkominfo, Bareskrim Polri, dan Badan Sandi Siber Negara.

Tim ini bertugas untuk menginvestigasi jejak Harun Masiku.

Profil Harun Masiku sosok dibalik suap Komisioner KPU, pernah jadi Timses Demokrat Sebelum ke PDIP
Profil Harun Masiku sosok dibalik suap Komisioner KPU, pernah jadi Timses Demokrat Sebelum ke PDIP (KPU)

Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika Syofian Kurniawan mengatakan, informasi itu terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data.

"Data tidak terkirim ke server lokal dan tidak terkirim ke server Pusakim pada Ditjen Imigrasi karena kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL)," kata Syofian dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Rabu (19/2/2020).

Syofian menjelaskan, kesalahan konfigurasi URL itu terjadi pada saat upgrading SIMKIM V.1 ke SIMKIM V.2, tanggal 23 Desember 2019 lalu.

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya," ujar Syofian.

Syofian melanjutkan, data ketibaan Harun baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta.

Hal ini disebabkan perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020).

Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan bertahap.

Oleh karena itu, pihak Imigrasi baru menyatakan Harun telah tiba di Jakarta pada Rabu (22/1/2020) lalu karena pihak Imigrasi berlandaskan pada data di Pusdakim, bukan data yang tercatat di konter perlintasan.

"Dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri (Menkumham Yasonna Laoly) adalah informasi yang sebenarnya bersumber dari data SIMKIM pada Ditjen Imigrasi dan bukan pada data PC konter Terminal 2F Bandara Soetta," kata Syofian.

Pihak Imigrasi berdalih, kedatangan Harun terlambat diketahui karena ada kelambatan di Bandara Soekarno-Hatta sehingga informasi kedatangan Harun tak tercatat.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), keberadaan politikus PDI-P itu misterius.

 Adian Napitupulu Anggap Harun Masiku Bukan Sosok Penting di PDIP, Yasonna Laoly Tengah Dilema

 Ada Kaitan Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Copot Dirjen Imigrasi Ronny Sompie, Ini Sikap Jokowi

 PDIP Dapat Peringatan Keras, Soal Kasus Harun Masiku Bisa Bikin Citra Partai Pelindung Koruptor

 Analisa Voxpol Center Research, Harun Masiku Jadi Pertaruhan Elektabilitas PDIP & Arogansi Yasonna

Ia bahkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Menindaklanjuti situasi yang berkembang akhir-akhir ini dan menimbulkan berbagai asumsi dari adanya kesimpangsiuran dan spekulasi mengenai keberadaan Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan saat ini berstatus DPO,

dengan ini Inspektorat Jenderal akan membentuk tim gabungan yang bersifat independen," kata Inspektur Jenderal Kemenkumham Jhoni Ginting dalam konferensi pers di Gedung Kemenkuham, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).

Tim gabungan terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Direktorat Siber Kaareskrim Polri, Badan Siber Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Ombudsman RI.

Jhoni menyebut, tim ini dibentuk untuk mengungkap fakta mengenai masuknya Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

"Untuk menelusuri dan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia," kata dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tim gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi", https://nasional.kompas.com/read/2020/02/19/15284911/tim-gabungan-ungkap-penyebab-kedatangan-harun-masiku-lambat-dideteksi?page=all#page2. 
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Diamanty Meiliana
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved