Gubernur Kaltim Isran Noor Ajak Masyarakat Dukung Omnibus Law untuk Muluskan Investasi

JAKARTA – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengajak semua elemen daerah mendukung upaya pemerintah menyederhanakan undang-undang yang menghambat investasi.

Omnibus law yang saat ini sedang berproses, harus mendapat dukungan daerah, karena tujuan penyederhaan undang-undang akan berdampak positif bagi daerah.

“Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki undang-undang dengan omnibus law itu. Karena tujuan penyederhanaan undang-undang ini pasti baik,” kata Isran Noor usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 di The Ritz Carlton, Pacific Place, SCBD Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Dengan penyederhanaan undang-undang tersebut, Gubernur Isran meyakini kemudahan investasi akan terjadi di Indonesia, termasuk pula di Kaltim.

“Saya yakin undang-undang yang ada sebelumnya, akan dikombinasikan dengan baik agar tidak lagi menghambat investasi.” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam kegiatan yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut minat investasi ke Indonesia saat ini sudah menembus angka Rp1.600 triliun.

Namun, Presiden Jokowi menyesalkan minat investasi tersebut tidak diurus dengan baik. Padahal pemerintah sudah berupaya untuk membuka lebar pintu investasi agar dapat membuka lapangan kerja lebih banyak, mengingat masih ada 7 juta masyarakat Indonesia yang menganggur.

Melihat permasalahan itu, maka Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah dan Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat membantu menyelesaikan persoalan investasi di lapangan.

“Jika seluruh minat investasi itu digarap, investasi asing akan banyak masuk ke Indonesia,” yakin Jokowi.
Rakornas bertema “Investasi Untuk Indonesia Maju” ini dibuka Presiden Joko Widodo tepat pukul 09.00 WIB.

Rakornas membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah, serta memfasilitasi agar masalah investasi yang spesifik di daerah itu bisa dicarikan solusi.

Rakornas dihadiri para pejabat pusat, Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Beberapa narasumber yang dihadirkan pada sesi diskusi antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri BUMN, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. (ky/sul/adv)