Ibu Kota Baru

Jelang Tony Blair dan Bos Softbank Temui Jokowi, Sofyan Djalil: Status Lahan Ibu Kota Baru Rampung

Keberadaan lahan ibu kota baru Negara Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tidak masalah.

Jelang Tony Blair dan Bos Softbank Temui Jokowi, Sofyan Djalil: Status Lahan Ibu Kota Baru Rampung
TRIBUNKALTIM.CO/FACHMI RACHMAN
CPNS 2019 - Foto udara Desa Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru RI. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Keberadaan lahan ibu kota baru Negara Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur tidak ada lagi persoalan. 

Kawasan ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah bisa dikatakan positif. 

Tidak perlu lagi ada kekhawatiran soal rencana membangun di lahan Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur

Demikian disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil.

Dia menjelaskan status lahan inti seluas 256.000 hektar untuk Ibu Kota Negara ( IKN ) baru sudah selesai.

"Lahan yang inti itu adalah kawasan hutan yang sudah dilepaskan status Hutan Tanaman Industri oleh PT ITCI Hutani Manunggal (IHM). Jadi nggak ada masalah," katanya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Baca Juga:

Usai Menjalankan Misi Ini, 3 Pesawat Tempur F-16 Tinggalkan Kota Balikpapan Kalimantan Timur

Agenda Plaza Balikpapan Jumat 21 Februari, Choco and Dessert Market, Lezatnya Kuliner Coklat Dessert

Balikpapan Penyangga Ibu Kota Negara, Pengusaha Malaysia Mulai Lirik Investasi Pertanian Perikanan

Menara di Belakang Perumahan Jokowi Pesona Bukit Batuah Balikpapan Nyaris Ambruk, Warga Khawatir

Pada tahap awal, pembangunan ibu kota baru yang direncanakan mulai semester II 2020, akan menggunakan lahan seluas 6.000 hektar. Sementara, untuk pengembangan kawasan IKN dibangun di tanah milik negara yang saat ini masih berbentuk hutan.

Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara yang baru akan dimulai pertengahan tahun 2020.

"Kalau di jadwal kami, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Danis. Pembangunan tahap awal ini, lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved