Kasus Bank Century Tak Stop, Anggota Prabowo Pernah Singgung Sosok Terlibat, Sebenarnya Sudah Jelas

KPK memastikan kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus Bank Century, kasus Sumber Waras, tak masuk 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan.

TRIBUNNEWS.com/IRWAN RISMAWAN
KASUS BANK CENTURY - Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/1/2020). Baru-baru ini KPK memastikan kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus Bank Century, kasus Sumber Waras, tak masuk 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberi kejelasan perihal kasus Korupsi Bank Century.

Deputi MAKI, Komariyono, mengatakan masih banyak nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Salah satunya mantan Wakil Presiden RI di era SBY, yakni Boediono.

"KPK baru tetapkan terpidana Pak Budi Mulya itu, tapi kami melihat ada beberapa nama lain berpotensi tersangka, termasuk Pak Boediono dan kawan-kawan," UJAR Komariyono, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Ia juga mengaku khawatir kasus Bank Century ini akan dihentikan, apabila Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan nantinya.

Pasalnya, kata dia, kasus tersebut sudah satu setengah tahun berjalan. Sehingga hanya menyisakan setengah tahun atau enam bulan lagi untuk dapat diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti yang tertera di RUU KPK.

"Penjelasan KPK saya rasa tak relevan karena prosesnya sudah lebih dari setahun. Prosesnya kan penyidikan tidak harus sampai setahun lebih, kemarinkan putusnya april 2018 jadi kan sudah 1,5 tahun ini," kata dia.

"MAKI menganggap ini terlalu lama, kita khawatir kedaluwarsa. Apalagi dengan RUU (KPK) baru ada SP3, kalau itu disahkan artinya SP3 itu untuk kasus maksimal 2 tahun. Artinya ini kasus 6 bulan lagi sudah harus SP3 berhenti semua, padahal masih banyak potensi tersangka," imbuhnya.

Lebih lanjut, Komariyono mengimbau apabila memang lembaga antirasuah tersebut sudah tak sanggup dalam mengawal kasus Korupsi Bank Century untuk melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan.

"Niat kami (dalam permohonan, - red) limpahkan saja kalau KPK sudah merasa tak sanggup ke kepolisian dan ke kejaksaan kasus ini, misal ada alasan dengan perkara lain," tandasnya.

Penghentian 36 kasus dilakukan dengan penuh pertimbangan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri  mengatakan, penghentian 36 kasus itu dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

"Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana Korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Ali menjelaskan penghentian 36 kasus itu, Kamis (20/2/2020) kemarin.

Dari 39 perkara, menurut Ali, 9 di antaranya merupakan kasus yang sudah ditangani sejak lama, yakni sejak 2011, 2013, dan 2015.

Ali menegaskan, penghentian penyelidikan merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ia menyebut, ada 162 penyelidikan yang dihentikan dalam lima tahun terakhir sejak 2016.

Menurut Ali, secara definisi, penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, perkara yang diselidiki dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Dan, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya," kata Ali.

Tanpa menyebut secara spesifik, Ali membeberkan, kasus yang penyelidikannya dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan Korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR atau DPRD.

"36 perkara tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, ini perkara-perkara yang melibatkan ada kementerian, BUMN, aparat penegak hukum, kemudian juga di lembaga-lembaga negara, DPR-DPRD," kata Ali.

Ali menyebut, daftar kasus yang penyelidikannya dihentikan tidak bisa diungkap ke publik karena termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Namun, Ali mengatakan, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus Century, kasus Sumber Waras, hingga kasus dugaan suap dana divestasi Newmont yang menyeret eks Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang tidak termasuk dalam 36 kasus yang penyelidikannya dihentikan.

Ali juga mengatakan, dari 36 kasus tersebut, tidak ada yang merupakan pengembangan dari kasus besar seperti kasus e-KTP atau kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

"Pengembangan dari BLBI dan sebagainya, saya tadi membaca, saya kira tidak ada yang berkaitan dengan itu," ujar Ali.

Menurut dia, apabila ada masyarakat yang sempat melaporkan dugaan Korupsi ke KPK, dapat menghubungi call-center KPK untuk mengetahui kelanjutan kasus yang diadukan.

"Pelapor itu boleh menanyakan langsung ke Pengaduan Masyarakat atau call center, sejauh mana pengaduannya itu ditindaklanjuti. Jadi pelapornya langsung yang menanyakan," kata Ali.

Ali mengatakan, penghentian perkara di tahap penyelidikan juga menjadi bentuk keseriusan KPK dalam menangani perkara.

Sebab, penanganan perkara yang sudah masuk dalam tahap penyidikan dan penuntutan akan lebih sulit untuk dihentikan.

8 Tahun Pembangunan Tak Kunjung Selesai, Tinjau Jembatan ATJ di Melak, Begini Tanggapan Anggota KPK

Sebelum Meninjau Jembatan ATJ di Melak, KPK Layangkan Surat Pemberitahuan ke Pemkab Kutai Barat

Harun Masiku PDIP Tak Kunjung Tertangkap, ICW Sebut Figur Pimpinan KPK Buruk dan Kinerja Kacau

Aksi Tipu-tipu Loloskan Jadi PNS Hanya Bayar Rp 150 Juta, Pelaku Pakai Atribut Pers, KPK Hingga BIN

(Kompas.com, kontan.co.id)

Editor: Doan Pardede
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved