Kupas Tuntas RUU Profesi Psikologi, HIMPSI Gelar Diskusi di Balikpapan Kalimantan Timur

Himpunan Psikologi Indonesia ( HIMPSI ) menggelar diskusi terkait perancangan Undang-undang tentang perlindungan profesi psikologi di Indonesia

Kupas Tuntas RUU Profesi Psikologi, HIMPSI Gelar Diskusi di Balikpapan Kalimantan Timur
TribunKaltim.co/Zainul
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) menggelar diskusi terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perlindungan profesi psikologi di Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Himpunan Psikologi Indonesia ( HIMPSI ) menggelar diskusi terkait Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Profesi Psikologi di Indonesia.

Kegiatan diskusi tersebut digelar di Hotel Royal Suite Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (25/2/20202) siang.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh komunitas psikologi yang ada di seluruh wilayah Kalimantan, mulai dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. 

Selain melibatkan para psikolog dan ilmuwan psikologi, dalam diskusi RUU Profesi Psikologi tersebut juga melibatkan pihak kepolisian dari Polda Kaltim.

Ketua III Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia ( HIMPSI ), Prof Dr Yusti Probowati mengatakan selama ini belum ada aturan yang mengikat dalam perlindungan profesi psikologi di Indonesia.

Sehingga pihaknya kompak mendorong pembentukan Undang-undang perlindungan profesi psikologi melalui diskusi RUU Profesi Psikologi yang digelar secara bertahap di seluruh tingkat daerah di Indonesia.

BACA JUGA: 

Tes Kesehatan Cagub-Cawagub, KPU Provinsi Kaltim Gandeng IDI, BNN, dan HIMPSI

12 Calon Anggota Bawaslu Kalimantan Utara Lulus Tes Tertulis dan Psikologi, Dua Incumbent Tak Lolos

Pakar Psikologi Sebut Aborsi Termasuk Pembunuhan Berencana, Tapi Aborsi Korban Perkosaan Diizinkan

Rencananya hasil diskusi RUU Profesi Psikologi tersebut nantinya akan ditampung dan disampaikan lagi ke DPR RI.

"Jadi memang selama ini kita belum punya undang-undang tentang psikolog itu. Makanya ini sedang diajukan ke DPR, saat ini sudah masuk ke baleg untuk di prolegnas masuk prioritas.

"Jadi mudah-mudahan kalau bisa 2020 akan ada undang-undangnya, tapi sebelum diundang-undangkan rancangan undang-undang ini kan harus didiskusikan dengan komunitas psikologi," katanya.

Halaman
12
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved