Rutan Kelas IIA Samarinda Dorong Kolaborasi Resolusi Pemasyarakatan, Birokrasi Bersih dari Korupsi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) Republik Indonesia, mendorong kolaborasi untuk mendukung resolusi pemasyarakatan di tahun 2020

Rutan Kelas IIA Samarinda Dorong Kolaborasi Resolusi Pemasyarakatan, Birokrasi Bersih dari Korupsi
Tribunkaltim.co/Budi Dwi Prasetiyo
Kepala Rutan Kelas II A Samarinda, Taufiq Hidayat, berkomitmen mendorong 681 satuan kerja (satker) pemasyarakatan, mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada Kamis (27/2/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham ) Republik Indonesia, mendorong kolaborasi untuk mendukung resolusi pemasyarakatan di tahun 2020.

Berdasarkan program yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan.

Terdapat 15 poin resolusi yang ditargetkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di seluruh Indonesia.

Kepala Rutan Kelas II A Samarinda, Taufiq Hidayat menuturkan.

Resolusi yang pertama yakni berkomitmen mendorong 681 satuan kerja (satker) pemasyarakatan.

Hal ini mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK).

Dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

"Jadi 681 itu ada di seluruh Indonesia, termasuk Rutan, wajib mendapat predikat WBK dan WBBM," kata Taufiq, Kamis (27/2/2020) siang.

Selain resolusi tersebut, adapula program lain.

Halaman
123
Penulis: Budi Dwi Prasetiyo
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved