Wacana Penunjukan Kepala Daerah di Kaltim Berpotensi Konflik, Jahidin Sebut tak Bisa Seperti Jakarta

Pasca penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara diharapkan tak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah tingkat II seperti di DKI Jakarta

Tribunkaltim.co, Ichwal Setiawan
KUNJUNGAN - Delegasi dari Universitas Pertahanan menyambangi Kantor DPRD Kaltim. Mereka mengulik informasi dan potensi konflik pasca penetapan IKN di Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -- Pasca penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara ( IKN ) diharapkan tak mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah tingkat II seperti di DKI Jakarta.

Seperti diketahui mekanisme pemilihan kepala daerah tingkat II di DKI Jakarta melalui penunjukan, bukan Pemilihan Umum ( Pemilu ).

DPRD Kaltim menilai wacana penyeragaman mekanisme pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di DKI Jakarta dan Kaltim tak sesuai.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin menilai wacana penunjukan kepala daerah tingkat II di Kaltim dianggap mencederai demokrasi.

Sebab, masyarakat Kaltim memiliki hak untuk menentukan figur kepala daerah melalui proses Pemilu.

"Kalau itu dilakukan, mungkin masyarakat tidak menerima. Karena Pilkada itu betul-betul hak rakyat untuk menentukan. Tiap daerah pasti mempertahankan keunggulan, kelebihan kekurangan dari pejabatnya masing-masing," ujar Jahidin seusai menerima perwakilan mahasiswa dari Universitas Pertahanan Indonesia, di Kantor Sekretariat DPRD Kaltim belum lama ini.

Lakukan Pertemuan dengan Mabes TNI Terkait IKN, Jahidin: Kaltim Selama Ini Cenderung Kondusif

Lebih lanjut, Jahidin menjelaskan penunjukan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai IKN tentu memberi dampak politik di lokasi ini.

Namun, kondisi berbeda untuk sebagian daerah penyangga lainnya di sekitar IKN, seperti Samarinda dan Balikpapan.

"Wajar-wajar saja tuan rumah yang diberikan amanat untuk dijadikan ibu kota berlaku sistem yang sama dengan DKI. Tapi tidak untuk daerah lainnya," ujar politisi PKB ini.

Ia menilai apabila sistem politik penunjukan kepala daerah tingkat II dipaksakan seperti DKI Jakarta bisa memicu gejolak.

Rakyat wilayah kabupaten dan kota pun pasti tak menerim hal tersebut. "Kalau rakyat yang memilih, saya kira itu lebih efektif, karena itu pilihan rakyat. Kalau itu diterapkan sama dengan DKI, tentu ini gejolak di Kaltim," pungkasnya.

Jahidin Ingatkan Gubernur, Jangan Melahirkan Persoalan Hukum Baru

Sementara itu, ketua rombongan Universitas Pertahanan, Anang menjelaskan tujuan kunjungan untuk menggali potensi dan resistensi politik di wilayah IKN.

"Kami ingin tahu sejauh mana kontribusi terhadap proses dan dinamika yang berkembang di bangsa dan negara terkait proses pemindahan ibu kota negara," katanya.

Dirinya sependapat dengan DPRD Kaltim agar pemindahan IKN ini memberi dampak positif bagi daerah Kaltim, khususnya meminimalisir konflik.

"Dengan pemindahan ibu kota nantinya kami harap tidak ada konflik yang terjadi, yang jelas harus ada benefit untuk Kaltim," tukasnya. (m09)  Tribunkaltim.co/Ichwal Setiawan

Penulis: Ichwal Setiawan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved