Gabungan Komisi DPRD Paser Kunjungi DPRD Kaltim Bahas Bantuan Keuangan Infrastruktur

SAMARINDA – Gabungan Komisi dari DPRD Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jum’at (28/2/2020). Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait kondisi pembangunan sejumlah infrastruktur di Kabupaten Paser.

Kahadiran Anggota DPRD Paser disambut langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Mamkur HAPK dan didampingi sejumlah Pejabat Struktural dan Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Kaltim. Sementara, kunjungan DPRD Paser dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan.

Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan mengatakan, kunjungan kerja gabungan komisi bertujuan untuk sharing, sekaligus konsultasi terkait bantuan keuangan, dan juga bagaimana mekanisme input data serta berbagai permasalahan yang terjadi di Paser.

“Kabupaten Paser merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan (Kalsel). Namun, infrastruktur jalan kami masih belum maksimal, kalah kita dengan Kalsel yang memiliki jalan jauh lebih baik daripada kita di Paser. Padahal, soal sumber daya, kita masih lebih unggul,” terang Fadly Imawan.

Sejumlah anggota Gabungan Komisi DPRD Paser yang turut hadir menambahkan, beberapa hal yang berkaitan tentang infrastruktur, diantaranya adalah jalan Kerang menuju Tanjung Aru yang mendapatkan bankeu sebesar Rp 10 miliar agar terus mendapatkan dukungan Pemprov Kaltim, kemudian jembatan yang putus total di Desa Lambakan yang menghubungkan dengan Kecamatan Long Kali agar dapat dialokasikan pada APBD tahun 2021.

“Sudah sejak lama, sarana jalan di daerah yang banyak dilalui kendaraan berat kurang mendapat perhatian, kami harap agar bisa dibentuk UPTD untuk pertambangan dan pendidikan, agar infrastruktur jalan bisa dilalui dengan nyaman,” kata Rahmadi salah satu anggota Gabungan Komisi.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan bahwa masalah yang berkaitan infrastruktur jalan, sarana pendidikan dan kesehatan harus lebih mendapatkan perhatian karena sangat berdampak kepada masyarakat.

“Perlu ada terobosan pada masalah pendidikan dan kesehatan, bila perlu kita terapkan sistem zona, seperti yang pernah saya terapkan di Berau,” katanya.

DPRD Paser lanjut dia, dipandang perlu mendorong kepala daerah untuk lebih tegas kepada perusahaan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat agar melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) agar masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal.

“Kepala daerah harus turut serta memberikan perhatian kepada perusahaan agar melakukan CSR, supaya infrastrutur baik jalan, jembatan maupun sarana yang lain bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah itu,” kata Makmur. (adv/hms8)