Breaking News:

Era Pemerintah Jokowi Ada Diskriminasi Aturan Poligami Antara PNS Pria dan Wanita, BKN Angkat Suara

Era Pemerintah Jokowi ada diskriminasi aturan poligami antara PNS pria dan wanita, BKN angkat suara

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan 2019 menyimak arahan dan motivasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Youth Center Sport Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (25/6/2019). Dalam arahannya, Ridwan Kamil titip kepada CPNS angkatan 2019 untuk menjaga tiga hal penting, yaitu integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Khusus poin melayani menitikberatkan pada niat pengabdian CPNS itu untuk melayani sepenuh hati, bukan minta dilayani, marah-marah dan minta-minta kepada warga yang harus dilayani. 

TRIBUNKALTIM.CO - Era Pemerintah Jokowi ada diskriminasi aturan poligami antara PNS pria dan wanita, BKN angkat suara.

Diketahui, Kemenpan-RB memersilakan PNS pria yang ingin poligami, namun tidak berlaku bagi PNS wanita yang ingin Poliandri.

Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo sempat menyinggung soal PNS yang poligami, tersebut.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo sempat memberi pernyataan tentang PNS berpoligami pada Kamis, (05/03/2020) di Jakarta.

Namun, Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Paryono mengatakan ASN wanita tidak boleh berPoliandri (bersuami lebih dari satu).

Hal itu disampaikannya saat dihubungi oleh Tribunnews.com, Jumat (06/03/2020).

Viral di WhatsApp, Ibu Guru Relakan Suami PNS Poligami, Gubernur Nurdin Abdullah Angkat Bicara

Deretan Fakta Direktur Perusahaan Meninggal Dunia, Gantung Diri, Diduga Jerat Hutang Sampai Poligami

"Ya gak bisa," ucapnya saat dimintai konfirmasi terkait PNS Wanita berPoliandri.

PNS pria boleh menikah atau memiliki pasangan lebih dari satu (poligami), tetapi PNS Wanita tidak boleh (Poliandri).

Paryono juga menjelaskan, jika ASN pria hendak berpoligami maka harus meminta izin istrinya, atasannya hingga menteri.

"Pasal 4 PP 45/1990 merupakan perubahan dari PP 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS," ucap Paryono memberikan penjelasan bahwa adanya peraturan tertulis mengenai hal tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved