15 Pejabat PPU Dimutasi, Dua Pejabat Tinggi Sebelumnya Nonjob Dilantik jadi Kadisdikpora & Staf Ahli

15 pejabat terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab PPU dilantik oleh Bupati AGM

Tribunkaltim.co, Aris Joni
Suasana mutasi pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten PPU, Senin (9/3/2020) 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sebanyak 15 pejabat  terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Penajam Paser Utara ( PPU ) dilantik dan diambil sumpahnya di Kantor Bupati PPU oleh Bupati Abdul Gafur Masud ( AGM ).

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan pada Senin, (9/3/2020) sekitar pukul 08.00 Wita.

Dalam mutasi tersebut, dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diangkat kembali, di antaranya Alimuddin yang sebelumnya berstatus nonjob, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora ).

Sementara Marjani yang juga sempat dinonjobkan bersama Alimuddin, kini dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik pada Setkab PPU.

Bupati PPU, AGM mengatakan, para pejabat yang dilantik tersebut harus bersedia menjadi pejabat yang bersih dan terbebas dari korupsi atau terhindar dari segala bentuk penyimpangan.

Mutasi Pejabat di Pemkot Tarakan, Kepala DLH dan Kepala Disdukcapil Berganti

Kubar Akan Ikuti Pesan Gubernur untuk Jangan Ada Mutasi, Enam Bulan Sebelum dan Sesudah Pilkada

Ia juga meminta, para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah PPU, khususnya pejabat yang baru dilantik tersebut rela untuk dievaluasi atas kinerja dan prestasi yang dikerjakan.

"Apabila terlibat dalam berbagai penyimpangan seperti korupsi serta dinyatakan bersalah, maka harus siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku dan siap diberhentikan setiap saat,” ujarnya.

Rotasi jabatan tersebut bertujuan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan pelayanan umum, sehingga tidak serta-merta melakukan perpindahan tempat tugas para pejabat, namun terlah dipertimbangkan.

Pemkot Samarinda Bantah Ada Mutasi Jelang Pilkada, 15 Kepsek Batal Dilantik, Tunggu Izin Kemendagri

"Momen ini kita jadikan media introspeksi pencapaian dan kontribusi bagi daerah. Sudah sebandingkah kontribusi kita ke masyarakat dan daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perlu adanya niatan untuk bekerja lebih keras, terlebih dalam mengisi HUT ke-18 PPU yang semakin dekat dan menghitung hari.

"Kita harus bekerja lebih maksimal demi mewujudkan harapan masyarakat yakni birokrasi yang bersih, birokrasi yang memasyarakat dan birokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.(*)

Penulis: Aris Joni
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved