Berita Pemprov Kalimantan Timur

Menjadi Petahana, Gubernur Kaltim Siapkan 6 Pj Kepala Daerah di Kabupaten dan Kota Ini

"Pj kepala daerah harus netral. Itu yang paling penting, termasuk saat melaksanakan roda pemerintahan. Termasuk menjaga ketenangan

HUMASPROV KALTIM/UMAR
Plt Sekprov Kaltim Sabani membuka Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) Provinsi Kaltim se-Kalimantan Timur Tahun 2020 di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (9/3/2020). 

BALIKPAPAN – Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dihelat serentak pada September 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim HM Sa'bani menjelaskan untuk Kaltim, terdapat 9 daerah dari 10 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Pada posisi sekarang, kata Sa'bani, bupati dan walikota yang berakhir jabatannya sebelum tahun 2024, maka akan ditunjuk Penjabat (Pj) kepala daerahnya.

Begitu juga dengan kabupeten/kota incumbent (keduanya ikut pilkada serentak), mereka juga harus cuti selama proses kampanye, maka akan ditunjuk juga penjabat-penjabat kepala daerahnya.

Dari sembilan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di Kaltim enam daerah di antaranya akan dipersiapkan Penjabatnya, yaitu Kabupaten Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu.

"Sementara yang tidak perlu Pj adalah Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Paser," tandas Sa'bani, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) Provinsi Kaltim se-Kalimantan Timur Tahun 2020 yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (9/3/2020).

Penjabat kepala daerah, kata Sa'bani akan dipilih dari pejabat Pemprov Kaltim. Jika jumlah pejabat pemprov tidak mencukupi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menunjuk pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Tapi kalau enam cukup saja, maka nama-nama pejabat tersebut nanti akan ditetapkan oleh Gubernur Kaltim. Setelah itu baru dilaporkan ke Mendagri," tandasnya.

Tugas Pj yang ditunjuk nanti pasti tidak ringan. Mereka harus bisa bekerja maksimal dalam proses pilkada.

"Pj kepala daerah harus netral. Itu yang paling penting, termasuk saat melaksanakan roda pemerintahan. Termasuk menjaga ketenangan daerah pada saat proses kampanye. Oleh karena itu masyarakat masing-masing daerah yang ditunjuk Pj-nya, diharapkan dapat membackup dan mendukung Pj dalam menjalankan pemerintahan," papar Sa'bani. (mar/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved