Tak Mudah Bagi Ahok jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru, Sandi: Rekam Jejak Perlu Dilihat Lagi

TRIBUNKALTIM.CO - Kata Sandiaga Uno, Tak Mudah Bagi Ahok jadi kepala badan otorita ibu kota baru, rekam jejaknya perlu dilihat lagi.

Presiden Joko Widodo menyebutkan ada 4 kandidat yang akan menjadi calon kepala badan otorita ibu kota baru.

Adapun 4 nama tersebut, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP, Menristek Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Berbeda dengan daerah lain, ibu kota baru  di Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan dikelola khusus oleh sebuah badan otorita.

• Temani Ahok saat Dinner, Begini Penampilan Puput Nastiti Devi, Lihat Sandal Tepleknya yang Disorot

• Sandal Teplek Istri Basuki Tjahaja Purnama Disorot, Puput Nastiti Devi Kenakan Sandal Hermes

• FAKTA Viralnya Foto Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP Gendong Bayi, Prediksi Lahir hingga Nama Anak

• Lihat Penampilan Puput Nastiti Dampingi Ahok sebagai Komut Pertamina, Gelang H yang Jadi Sorotan

Pemimpin otorita ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Soal masuknya nama Ahok BTP jadi kepala badan otorita ibu kota baru, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno ikut angkat bicara.

Sandiaga mengatakan, saat ini Ahok sudah memiliki tugas penting sebagai seorang Komisaris Utama Pertamina.

Menurutnya, kinerja Ahok sebagai Komut perlu diperhitungkan terlebih dahulu.

"Bukannya Pak Ahok baru jadi Komut Pertamina?. Tugasnya berat Pak Ahok kita cek dulu nih gimana hasil rekam jejaknya dia berbulan-bulan ini di Pertamina seperti apa," ujarnya di Jakarta, Sabtu (7/3/2020).

Sandi menyoroti pentingnya peranan Ahok untuk memperbaiki kinerja sektor migas nasional melalui Pertamina.

Sandiaga berharap Ahok bisa menghapus mafia migas, meningkatkan transparansi Pertamina, mendorong produksi migas, mengurangi impor migas dan mengurangi defisit perdagangan migas.

• Istri Ahok BTP Hamil Besar, Begini Potret Puput Nastiti Devi Pesta Bareng Teman Tampil Serba Hitam

• Kata Beby Djenar, Begini Kehidupan Ahok BTP, Puput Nastiti dan Veronica Tan di 2020, Ada Kabar Baik

Kendati demikian, Sandi menekankan bahwa penunjukan kepala badan otorita ibu kota baru merupakan hak prerogatif presiden.

"Ibu kota negara ini penting harus dilakukan segera, karena ini sudah menjadi keputusan presiden dan siapapun yang nanti ditunjuk punya tugas yang berat," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi beharap siapapun nantinya yang terpilih sebagai kepala badan otorita ibu kota baru mampu merealisasikan visi pemerintah, yakni mendorong pemerataan ekonomi.

Setingkat Menteri

Menteri PPN/kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Ratas Persiapan Pemindahan Ibu Kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12) sore.

Seperti dilansir setkab.go.id, guna memenuhi harapan agar pemindahan ibu kota negara tidak sekedar sebagai perpindahan kantor pemerintahan, tetapi ada sebuah transformasi, akan dibentuk badan otorita Pembangunan ibu kota baru.

badan ini setingkat menteri.

• Puput Nastiti Devi Istri Ahok BTP eks Wakil Jokowi Jualan Cendol di Acara Ini Diakhiri Ciuman Mesra

• Bernuansa Adat Jawa, Ahok & Puput Nastiti Gelar Upacara 7 Bulan, Anaknya dari Veronica Tan Hadir

“Itu akan segera di Perpres (Peraturan Presiden)-kan, karena proses di tingkat antar kementerian sudah selesai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasioal (PPN)/kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Persiapan Pemindahan Ibu kota di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019) sore.

Menurut Suharso, kewenangan badan otoritas itu sejak mempersiapkan, membangun dan kemudian proses pemindahan.

Pemilihan badan otoritas ini karena menyangkut kewenangan-kewenangan atas tanah, atas lahan dan supaya pembangunan itu tersentral dengan baik secara administrasi, terutama dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat satu kerjasama atau KPBU dengan pihak ketiga.

“Jadi itu kemudahan yang mau kita berikan pada badan otorita,” jelas Suharso seraya menambahkan, "Perpres pembentukan badan otorita itu sudah selesai mbak, tinggal finishing-nya saja."

Adapun bentuk pemerintahannya, menurut Suharso, telah disepakati adalah provinsi, otonomi provinsi.

Tetapi di dalam area ibu kota seluas 256.000 hektar itu, ada area sekitar 56.000 hektar yang menjadi kawasan khusus yang tidak masuk di dalam daerah otorita, daerah pemerintahan.

“Jadi dia tidak masuk dalam daerah otonomi pemerintahan dan nanti akan diurus oleh seorang manager city atau city manager,” terang Suharso.

Menteri PPN/kepala Bappenas juga menyampaikan, untuk pembangunan ibu kota baru itu semaksimal mungkin tidak akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang pada umumnya.

Namun pemerintah ingin menggunakan sumber-sumber dana pembangunan baru, termasuk dalam hal ini mengundang investasi, para investor asing.

Sesuai timeline yang sudah dibuat, menurut Menteri PPN/kepala Bappenas Suharso Monoarfa, diharapkan tahun 2021 sudah dilakukan groundbreaking pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.

“Sebelum ground breaking tentu infrastruktur dasar termasuk drainase, jalan-jalan nasional, itu sudah bisa kita mulai semester pertama tahun depan,” jelas Suharso.

• Momen Puput Nastiti Devi Dampingi Ahok BTP di Acara Ulang Tahun Pengusaha, Kehamilannya jadi Sorotan

• Ahok Beberkan Nama Anak yang Tengah Dikandung Puput Nastiti Devi, Punya Makna Sangat Dalam

• Intip Kemesraan BTP dan Puput Nastiti Devi Jelang Melahirkan, Ahok Sudah Siapkan Nama Anak Lelaki

• Dapat Nama Kehormatan, Ini Gaya Puput Nastiti dengan Baju Dayak saat Dampingi Ahok BTP ke Samarinda

Baca Tentang:

Ibu Kota Negara

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sandiaga: Bukannya Pak Ahok Baru Jadi Komisaris Utama Pertamina?"