Berita Pemkab Kutai Barat

Buka Rakor Petinggi-BPK, Bupati Kubar Ingatkan Aparatur Kampung Bekerja Sesuai Tupoksi dan Aturan

Melalui rakor ini dapat memberikan informasi sejauh mana pelaksanaan pembangunan di kampung-kampung, kendala atau hambatan apa saja

HUMASKAB KUBAR
Bupati Kutai Barat FX Yapan membuka Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat di BPU Pendopo Tanaa Purai Ngeriman, Senin (9/3/2020). 

SENDAWAR - Bupati Kutai Barat FX Yapan membuka Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat.

Dalam sambutannya, Bupati menghimbau Aparat Kampung baik Petinggi, BPK maupun Adat bekerja sesuai tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi). Selain itu mengharapkan kerja sesuai aturan yang berlaku. Acara rakor bertempat di BPU Pendopo Tanaa Purai Ngeriman, Senin (9/3/2020).

Bupati juga berpesan kepada Petinggi dan BPK agar selalu harmonis dan sinkron, sehingga pembangunan bisa sejalan sesuai harapan masyarakat.

Melalui rakor ini dapat memberikan informasi sejauh mana pelaksanaan pembangunan di kampung-kampung, kendala atau hambatan apa saja yang ditemui dan bersama kita mengoptimalkan forum ini guna mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Menurut Bupati, kepemimpinannya bersama H Edyanto Arkan menitikberatkan apa yang menjadi kebutuhan dimasyarakat. Bukan apa yang menjadi kepentingan perseorangan atau golongan.

"Oleh karenanya memasuki masa empat tahun kepemimpinan saya, tentu saya berharap mulai jajaran OPD hingga Aparatur Kampung menerapkan hal tersebut."

"Kita melihat hingga 20 tahun Kabupaten Kutai Barat berdiri, masih banyak pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan agar pemerataan pembangunan merata dan sejahtera mulai kampung yang jauh hingga kampung terdekat dari ibukota kabupaten."

Bupati Kutai Barat FX Yapan membuka Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat di BPU Pendopo Tanaa Purai Ngeriman, Senin (9/3/2020).
Bupati Kutai Barat FX Yapan membuka Rapat Koordinasi Petinggi dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) se-Kutai Barat di BPU Pendopo Tanaa Purai Ngeriman, Senin (9/3/2020). (HUMASKAB KUBAR)

Kepala DPMK Kubar Faustinus Syaidirahman, SSos,MM mengatakan, rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang dana ADK dan ADD, baik dalam penyaluran, penggunaan dalam menyejahterakan masyarakat.

Mengevaluasi penggunaan dana dan pembangunan yang ada di Kampung, sehingga anggaran yang dikucurkan baik dari anggaran Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tepat sasaran dan tidak bermasalah dengan hukum.

Lanjut Syaidirahman, peserta terdiri dari 16 Camat, 4 Lurah dan Petinggi, BPK dan pengelola keuangan di 190 Kampung, untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah kegiatan dari pendampingan, penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, hingga pengawasan yang melibatkan sejumlah pihak terkait.

Diharapkan Aparatur Kampung dapat bijak dalam penyusunan dan penggunaan anggaran, terlebih dalam pelaporannya yang saat ini menggunakan Siskeudes harus disajikan dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Laporan Keuangan Kampung ini juga turut disertakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

"Berangkat dari pemahaman inilah saya tegaskan sekali lagi kepada aparatur demi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih ini dapat menjalankan apa yang telah diamanahkan kepada kita sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (hms36/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved