Berita Pemprov Kalimantan Timur

Tahap Pencairannya Dana Desa 2020 Berubah, Jauhar: Jadi, Jangan Hanya untuk Infrastruktur

Akibatnya, peraturan bupati juga harus direvisi. Hal itulah yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana desa.

HUMASPROV KALTIM
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim Moh Jauhar Effendi. 

SAMARINDA - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendy menjelaskan tahun 2020 mekanisme pencairan dana desa berbeda dengan tahun 2019. Tahun 2019 pencairannya dengan tiga tahap yaitu 20 persen, 40 persen dan 40 persen.

“Tahun 2020 ini tahapannya berubah. Yaitu 40 persen, 40 persen dan 20 persen. Selain itu, tahun ini pencairan dana desa langsung ke rekening kas desa. Persyaratannya, bupati harus memberikan surat kuasa kepada KPPN setempat untuk mendebet dana yang masuk langsung ke kas desa,” kata Jauhar Efendy di sela Rakor TP3D di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (9/3/2020).

Jauhar mengungkapkan, sekarang ini dua kabupaten sudah bisa mencairkan dana desa untuk tahun 2020. Yakni Kabupaten Berau dan Paser. lambatnya pencairan untuk tahun ini, karena ada peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada akhir tahun 2019.

Dimana model penyalurannya berbeda. Sebelumnya tidak langsung, berubah menjadi langsung ke kas desa. Akibatnya, peraturan bupati juga harus direvisi. Hal itulah yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana desa.

“Sebenarnya untuk tahap pertama pencairan dana desa sudah dimulai Januari 2020. Kita tetap dorong pada bulan Maret sampai bulan April semuanya sudah clear. Tidak ada alasan untuk saling menunggu,” tandasnya.

Dengan adanya perubahan pencairan dana desa yang langsung ke kasa desa ini diharapkan desa-desa di Kaltim segera meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

Karena jika naik menjadi desa mendiri, pencairan dana desa bisa dipercepat menjadi dua kali yang sebelumnya harus tiga kali, karena dianggap sudah mampu.

“Gunakan dana desa jangan semata–mata untuk infrastruktur. Tapi juga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk pemberdayaan masyarakat,” kata Jauhar. (mar/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved