Terkait Iuran BPJS Kesehatan, Walikota Balikpapan Hormati Putusan MA, Minta Masyarakat Menunggu

MA mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah IndonesiaTony Richard Samosir

Tribunkaltim.co, Heriani AM
Walikota Balikpapan Rizal Effendi 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Mahkamah Agung ( MA ) mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia ( KPCDI ) Tony Richard Samosir, yang diajukan pada 2 Januari 2020.

Mahkamah Agung menyatakan putusan atas peninjauan kembali atau judicial review ( JR ) Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan langsung berlaku sejak tanggal putusan, yaitu 27 Februari 2020.

Merespon hal itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebut juga menunggu proses yang berlaku. Rizal berharap dengan turunnya kembali iuran dapat memberikan imbas positif.

"Saya kira dengan penolakan, harus ada proses dulu. Kita tunggu saja prosesnya, kalau nanti memang iurannya kembali ke tarif semula, mudah-mudahan yang turun kelas bisa naik kelas kembali," ujar Rizal.

NEWS VIDEO Iuran BPJS Kembali ke Nilai Awal Belum Berlaku di Balikpapan

Daftar Terbaru Iuran BPJS Kesehatan Setelah Kenaikan Batal, Selisih Kelas 1 dan 2 Cuma Rp 20 Ribuan

Iuran BPJS Batal Naik, Warga Berau Harap Pelayanan di Rumah Sakit Dapat Ditingkatkan

Rizal menghormati keputusan yang dibuat tersebut. Namun menurutnya, pemberlakuan tidak serta merta instan.  "Kita hormati keputusan Mahkamah Agung, dan pemerintah pasti akan menindaklanjuti tidak serta merta masyarakat menggunakan tarif lama tapi pasti ada proses. Kita tunggu," tambahnya.

Selain itu, pihaknya sudah bersiap untuk membantu masyarakat kelas III yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri. Pihaknya sudah menaikkan anggaran yang dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuaran ( PBI ) APBD Kota Balikpapan.

"Ada yang kita anggarkan untuk PBI, dan anggarannya juga kita naikkan. Kita tunggu keputusan pemerintah menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung, kalau kembali ke tarif normal mudahan yang turun kelas bisa naik kelas lagi," pungkasnya.

Penulis: Heriani AM
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved