Pemerintah Tanggung Pajak Gaji Karyawan Selama 6 Bulan, Airlangga: Berlaku untuk Industri Manufaktur

Dengan adanya kebijakan tersebut, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong Pajak Penghasilannya atau PPh 21

TRIBUNNEWS/MUHAMMAD FADHLULLAH
PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hadir dalam acara Deklarasi Alumni Menteng 64 Untuk Jokowi di Gedung Joang 45, Jakarta, Minggu (3/2/2019). Acara tersebut merupakan alumni dari sekolah Kolese Kanisius yang mendukung Presiden Joko Widodo dua periode untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah tanggung Pajak Penghasilan atau gaji karyawan selama 6 bulan, Airlangga: berlaku untuk industri manufaktur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Kebijakan terkait Pajak gaji karyawan atau PPh 21 merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona.

Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya.

• Kabar Gembira karyawan, gaji Tak Lagi Dipotong Pajak Penghasilan PPh 21, Ini Penjelasan Sri Mulyani

• PPH 21 Bisa Hasilkan Rp 2 Triliun/Tahun, Isran: Setiap Tenaga Kerja Harus Punya NPWP

• Sebelum Transaksi Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jual Beli Tanah,Penjual Harus Bayar PPh

• Penerimaan PPH Tenaga Asing Mencapai Rp 500 Juta

"Pada dasarnya tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan, mengenai PPh 21, yang akan ditanggung pemerintah untuk industri," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, hal tersebut merupakan satu dari empat kebijakan terkait insentif fiskal yang bakal ditelurkan oleh pemerintah.

Halaman
1234
Penulis: Doan Ebenezer Pardede
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved