Berita DPRD Kalimantan Timur

Ingin Tahu Aturan Kewajiban Perusahaan Perkebunan Terhadap Plasma, DPRD Jatim Kunjungi Kaltim

Komisi B DPRD Jatim dipimpin Amir Saifudin selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Karyadi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim

HUMAS DPRD KALTIM
TUKAR CINDERAMATA - Rombongan Komisi B DPRD Jatim dipimpin Amir Saifudin selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim bertukar cinderamata kepada Kepala Bagian Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Kaltim Norhayati US saat berkunjung ke Gedung Dewan di Karang Paci, Samarinda, Jumat (13/3/2020). 

SAMARINDA – Dalam rangka mencari masukan terkait regulasi pembangunan perkebunan maka Komisi B DPRD Jawa Timur (Jatim) bersama dengan Dinas Perkebunan provinsi Jatim melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jum’at (13/3/2020).

Rombongan Komisi B DPRD Jatim dipimpin oleh Amir Saifudin selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Karyadi sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim, diterima langsung oleh Kepala Bagian Persidangan dan Humas Sekretariat DPRD Kaltim Norhayati US dan Kasubag Persidangan dan Risalah Sekretariat DPRD Kaltim Akhmad Sofian serta Kasubag Humas Dan Protokol Sekretariat DPRD Kaltim Dayang Yusna Fauziah dan Tenaga Ahli DPRD Kaltim Eko Priyo Utomo.

Dikatakan Amir Saifudin bahwa pihaknya merasa perlu untuk mencari masukan terkait menggali berbagai macam potensi yang dapat menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan sumber daya alam khususnya dari sektor perkebunan.

“Dipilihnya, Kaltim dikarenakan merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam mulai dari batu bara, minyak, kelapa sawit dan lainnya sehingga penting untuk menggali informasi dalam rangka maksimalisasi PAD guna kesejahteraan rakyat,” kata Amir Saifudin.

Menanggapi hal Eko Priyo Utomo mengatakan bahwa pembahasan masalah perkebunan ada dibuatkan semacam sistem pembangunan perkebunan berkelanjutan karena diharapkan sebagai semangat untuk menjadi nilai yang langgeng dengan memperhatikan faktor lingkungan.

“Kalau mengenai persoalan teknis, mungkin tidak ada masalah tapi masalah yang utama disini adalah plasma dimana kewajiban perusahaan untuk memberikan plasma namun belum terelalisasikan sesuai harapan, sehinga diubahlah peraturan perkebunan yang lama dengan peraturan perkebunan berkelanjutan,” terang Eko.

Selanjutnya, Norhayati menyebutkan DPRD bersama pemerintah melakukan evaluasi secara berkala guna melihat kemungkinan peningkatan PAD. Seperti pajak kendaraan bermotor yang juga memberikan sumbangsih yang cukup stabil dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

“Kami harap, pertemuan ini bisa memberikan sumbangsih terkait informasi mengenai persoalan dalam sektor perkebunan baik yang ada di Jatim maupun yang ada di Kaltim,” tutup Nunung sapaan akrabnya. (adv/hms8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved