Berita Pemkab Kutai Barat

400 Peserta Ikuti Musrenbang RKPD, Pertegas Sasaran Prioritas Pembangunan Kubar 2021

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, guna mendapat masukan dan penyempurnaan

HUMASKAB KUBAR
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Yacob Tullur membuka Musrenbang Kubar 2021 di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Senin (16/3/2020).Sebanyak 400 peserta mengikuti kegiatan ini. 

SENDAWAR - Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, guna mendapat masukan dan penyempurnaan dalam penetapan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta program dan kegiatan perangkat daerah, Pemkab Kubar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang dilaksanakan di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Senin (16/3/2020).

Musrenbang berlangsung satu hari diikuti 400 peserta dari pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Kubar menghadirkan narasumber dari Pemprov Kaltim dan Universitas Mulawarman. Turut hadir anggota DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kubar beserta anggota, para kepala PD dan Camat serta pejabat di lingkungan Pemkab Kubar.

"Musrenbang merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan kampung/kelurahan kecamatan dan PD. Tujuannya untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kampung/kelurahan, Kecamatan dan program PD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Barat," kata Sekretaris Kabupaten Yacob Tullur.

Dalam sambutan tertulis Bupati Kubar FX Yapan SH yang dibacakan Sekda menuturkan RKPD 2021 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2016-2021. Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim 2021.

Substansi RKPD 2021 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dunia usaha/swasta (CSR) maupun yang ditempuh dengan mendorong aspirasi swadaya masyarakat.

Musrenbang RKPD yang kita laksanakan merupakan amanat PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, tersebut terdapat beberapa tahapan proses dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Sebagaimana proses penyusunan RKPD yang saya sampaikan tadi, penyusunan rancangan awal RKPD antara lain memuat analisis gambaran umum daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, evaluasi kinerja RKPD tahun lalu dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan 2021," katanya.

Musrenbang RKPD juga bertujuan mempertegas rumusan prioritas dan sasaran pembangunan agar sejalan dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi dengan tetap memperhatikan kondisi serta kemampuan daerah.

"Saya berharap seluruh peserta Musrenbang RKPD berperan aktif untuk memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan Rumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2021," kata Bupati.

Dari hasil penyempurnaan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan dapat ditetapkan menjadi sasaran dan prioritas pembangunan beserta program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD Kabupaten Kutai Barat 2021.

Bupati juga berpesan untuk menjamin agar sasaran dan prioritas pembangunan TA 2021 tetap sinergi dan sinkron dengan pembangunan sebelumnya, maka perlu mengingatkan menjadi prioritas pembangunan untuk Tahun 2021 mengacu pada pokok-pokok kebijakan pembangunan yakni meningkatkan pengembangan SDM, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur berbasis kampung.

Selanjutnya, nengembangkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UKM/UMKM dan pariwisata. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan PAD dan pendapatan daerah Lainnya, meningkatkan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan good governance dan clean government.

Selain itu dalam pembahasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tetap memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, seperti kualitas SDM yang kita miliki keterbatasan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan penempatan naker di seluruh wilayah Kutai Barat. (adv/hms10)

Tags
Musrenbang
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved