Berita DPRD Kalimantan Timur

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Komisi IV Bahas Bersama Jajaran Pemprov dan RSUD se-Kaltim

Mohammad Jauhar Efendi mengatakan secara umum Kaltim belum termasuk provinsi yang terjangkit covid-19 atau corona.

HUMAS DPRD KALTIM
Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran Pemprov Kaltim seperti Disdikbud, Diskominfo, Dinkes, dan Dispar beserta jajaran RSUD se-Kaltim untuk membahas upaya Kaltim menghadapi penyebaran virus corona di Gedung DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (16/3/2020). 

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran pemerintah provinsi (pemprov) Kaltim seperti Disdikbud, Diskominfo, Dinkes, dan Dispar beserta jajaran RSUD se-Kaltim untuk membahas upaya Kalimantan Timur menghadapi penyebaran virus corona, Senin (16/3/2020).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi mengatakan secara umum Kaltim belum termasuk provinsi yang terjangkit covid-19 atau corona.

Karena dari 149 orang dengan resiko dan orang dalam pemantauan tercatat 21 orang masih dalam pengawasan. Sebanyak 8 orang dinyatakan negatif dan 13 orang lainnya masih menunggu hasil laboratorium karena harus dikirim ke Litbangkes Kemenkes RI.

"Untuk sementara Kaltim hingga saat ini masih belum positif corona, serta dari 21 orang dalam pengawasan dan sisa 13 yang masih dalam perawatan menunggu hasil lab," katanya.

Kemudian Jauhar mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran virus corona dengan menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Termasuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Jika terpaksa keluar rumah disarankan menggunakan masker dan rajin mencuci tangan pakai sabun.

"Yang terpenting jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar di masyarakat, pastikan informasi yang diperoleh resmi dari pemerintah ," himbaunya.

Selanjutnya Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan agar pemerintah lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait penyebaran virus covid-19 atau corona, agar tidak ada kepanikan serta bisa memberikan edukasi tentang masalah virus corona tersebut.

“Kita harap pemerintah melalui Diskominfo dan Dinkes bisa memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengantisifasi penyebaran virus dan tidak panik dalam mengambil sikap,” katanya.

Kemudian jangan sampai pemprov Kaltim kalah cepat mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat. Disarankan kepada pemprov untuk membuat semacam posko pengaduan sebagai pusat informasi dan pelaporan tentang virus corona.

"Kami yakin pemprov Kaltim melalui jajarannya sudah melakukan rapat dan koordinasi dalam menyikapi permasalahan corona ini, makanya kita undang rapat untuk mengetahui persiapan dan langkah apa saja yang sudah dilakukan,” imbuhnya.

Rusman Yaqub yang juga didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Eli Hartati Rasyid dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim diantaranya Jawad Sirajuddin, Abdul Kadir Tappa, Herliana Yanti, serta Fitri Maisyaroh mengatakan, selalu mengikuti dinamika perkembangan kasus corona, dan juga terkait kebijakan Presiden RI yang memberikan kewenangan menentukan kondisi masing-masing daerah untuk menetapkan Kondisi Luar Biasa (KLB) atau tidak.

Oleh karena itu perlu untuk melihat segala aspek, apa langkah yang harus dilakukan. Perlukah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar sekolah serta lockdown seperti tuntutan masyarakat.

“Pemprov Kaltim disarankan agar tidak menunda dalam mengambil keputusan dasn langkah yang harus diambil serta prosedurnya, terkait langkah cegah tanggap dan penanganan teknis serta cara mengedukasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv/hms8)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved