Jerit Rakyat dalam Jerat Kebijakan Impor

KENAIKAN harga sejumlah komoditas pangan menjadi pembicaraan hangat beberapa waktu terakhir ini. Bawang putih dan cabai menjadi sulit terbeli dikarena

Tribunkaltim.co/Nevri
komoditas pangan 

KENAIKAN harga sejumlah komoditas pangan menjadi pembicaraan hangat beberapa waktu terakhir ini. Bawang putih dan cabai menjadi sulit terbeli dikarenakan harganya yang melambung hingga menyentuh kisaran Rp 60 ribu/Kg.
Selain curah hujan yang cukup tinggi, penyebab utama melambungnya harga komoditas pangan disebabkan berkurangnya impor yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten diantaranya dengan mengadakan inspeksi mendadak (sidak) pasar. Sidak dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Paser, Satgas Pangan dan Kancapem Bulog Tanah Grogot pada Senin 10 Februari 2020.

Dari hasil sidak ditemukan beberapa komoditas pagan yang harganya fluktuatif seperti bawang putih, gula pasir, cabai merah besar besar dan minyak goreng (Tribun Kaltim, 10/02/2020).
Kenaikan harga komoditas pangan menjadikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah perlu berpikir dua kali ketika akan membeli.

Ditambah lagi dengan adanya imbauan dari pemerintah agar masyarakat mengurangi konsumsi komoditas tersebut sebagai respons atas kenaikan harga keduanya (Tribun Kaltim, 12/02/2020).
Apakah langkah yang dilakukan ini sudah tepat sasaran dan menyentuh akar permasalahan? Harga hakikatnya bukanlah penentu tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk komoditas pangan. Seperti halnya bawang putih, semahal apapun harganya tidak lantas menjadikan masyarakat tidak membutuhkannya.

Ataupun ketika ada imbauan untuk mengurangi jumlah konsumsi maka itu sama saja dengan menghalangi pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya. Karena kebutuhan sampai kapan pun akan tetap menjadi kebutuhan.
Dalam pandangan sistem ekonomi kapitalisme, harga merupakan penentu kebutuhan masyarakat. Harga dianggap sebagai sebuah ukuran apakah seseorang membutuhkan barang/jasa tersebut ataukah tidak.

Barang-barang dengan nilai nominal tinggi alias mahal dianggap sebagai kebutuhan bagi orang yang mampu membelinya, sebaliknya itu semua “tidak dibutuhkan” oleh mereka yang tidak mampu membelinya.
Maka opsi mengurangi konsumsi sebuah komoditas disebabkan karena melonjaknya harga adalah sebuah keniscayaan. Bagaimana cara kapitalisme menghadapi kondisi melonjaknya harga komoditas ini?

Sistem ekonomi kapitalisme meyakini bahwa cara untuk mengatasi kelangkaan relatif barang dan jasa adalah dengan meningkatkan jumlah produksi. Salah satu cara menjaga jumlah produksi tetap stabil adalah dengan melakukan aktifitas impor.
Faktanya tidak semua barang yang diimpor tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh negeri ini. Bahkan seperti bawang putih, jumlah produksinya cukup memadai dengan jumlah produksi ratarata per tahun 39.000 ton per tahun.

Memang, jika dibandingkan dengan jumlah permintaan bawang putih dalam negeri sebesar 500.000 ton/per tahun angka produksi nasional masih terpaut sangat jauh namun kondisi ini seharusnya dapat diantisipasi dan teratasi sejak jauh hari.
Sehingga tidak memunculkan ketergantungan ekonomi terhadap Negara lain. Sebagaimana Indonesia yang menggantungkan sekitar 90 persen pasokan bawang putihnya dari Cina, selebihnya dari India dan Negara lain.

Di dalam pengaturan sistem ekonomi Islam, cara untuk mengatasi kebutuhan rakyat adalah dengan memaksimalkan peran Negara. Negara bertanggungjawab penuh memastikan pasokan komoditas pangan maupun non pangan terpenuhi dengan baik secara mandiri (tidak bergantung pada Negara lain).

Negara akan melakukan apa yang disebut dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi adalah upaya meningkatkan produktifitas pertanian, sedangkan ekstensifikasi ada upaya menambah luas areal tanam dan luas lahan.
Terdapat sebuah dorongan spiritual yang luar biasa dalam Islam untuk bertani atau berladang melalui hadits Nabi SAW:

"Tidaklah seorang Muslim menanam sebatang pohon (berkebun) atau menanam sebutir biji (bertani), lalu sebagian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan baginya ada pahal sedekah" (HR AlBukhari, Muslim, AtTirmidzi dan Ahmad).

Intensifikasi pertanian telah dilakukan oleh Negara Islam sejak awal abad ke-9. Di antara beberapa contoh kemajuan sistem pertanian di daerah Timur Dekat, Afrika Utara dan Spanyol dengan kemampuan untuk membasmi serangga dan mengunakan pupuk dengan dosis tepat.

Sebuah terobosan yang sangat maju bagi peradaban masa itu. Adapun upaya ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan mekanisme menghidupkan tanah mati bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
Penerapan ekstensifikasi ini pernah terjadi pada masa Khilafah Bani Umayyah dengan mengeringkan daerah rawa dan menjadikannya tanah pertanian yang subur.

Bagaimana dengan Indonesia? Tentu sangat besar peluang Indonesia untuk mewujud sebagai sebuah Negara yang mandiri dalam pemenuhan pangan. Mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri ini berikut kesuburan tanahnya.
Sudah selayaknya pengaturan negeri ini diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan menghidupi para korporat membangun bisnis usahanya. Ketergantungan pada impor ini telah nyata menyulitkan kehidupan rakyat dan menguntungkan para kapitalis pangan.

Kekayaan negeri ini adalah sebuah nikmat yang seharusnya disyukuri dengan cara mengelolanya untuk kemanfaatan seluruh rakyat. Itulah bagian dari bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia.
Namun ini semua hanya mungkin dilakukan jika penguasa negeri ini berani mengambil sebuah terobosan dengan meninggalkan sistem kapitalisme dan beralih kepada sistem Islam yang akan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup rakyat secara optimal. (*)

Oleh: Ummu Hanan
Aktivis penulis muslimah, tinggal di Balikpapan

Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved