Virus Corona

Meminta Tambahan Alat Pelindung Diri, Dinkes Kalimantan Timur Belum Dapat Jawaban dari Kemenkes

Persoalan menipisnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk fasilitas kesehatan, di Provinsi Kaltim dalam mencegah penyebaran COVID-19 ( Virus Corona ).

Tribunkaltim.co/Purnomo Susanto
Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kalimantan Timur, drg Soeharsono 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Persoalan menipisnya Alat Pelindung Diri (APD) untuk fasilitas kesehatan, di Provinsi Kaltim dalam mencegah penyebaran COVID-19 ( Virus Corona ) telah disikapi dengan permintaan APD kepada Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Akan tetapi, permintaan tersebut tidak diikuti dengan segera dikirimkannya APD ke Kaltim. Bahkan, sampai saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim sebagai pemohon APD ke Kemenkes belum mendapat jawaban.

Kabid Penyakit Menular Dinkes Kaltim, drg Soeharsono mengungkapkan, telah menyampaikan permohonan pengadaan APD kepada Kemenkes. Namun, hingga kini belum mendapat respon.

“Kami sudah mengusulkan (Pengadaan APD) ke Kemenkes. Tapi, masih belum direspon. Mungkin di sana (Kemenkes) juga kosong,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim melalui telepon selularnya, pada Rabu (18/3/2020), siang.

Kondisi saat ini, dikatakan Soeharsono, keberadaan APD cukup langka. Hal ini, dituturkan olehnya, semakin membuat persoalan di daerah.

BACA JUGA:

 Cegah Virus Corona, Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites Antisipasi dengan Cara Ini

 Wabah Corona, Orang Dalam Pemantauan di Kalimantan Utara Capai 895 Orang, Terbanyak di Nunukan

 NEWS VIDEO Polres Kubar Berikan Edukasi Pembuatan Hand Sanitizer

“Mungkin keberadaan APD di pasaran juga sangat kosong. Di Kemenkes sedang kosong, dan di pasaran juga kosong. Dan untuk stok kita memang tidak punya. Jadi, kami memang sangat terbatas sekali,” tandasnya.

Terkait pengadaan APD sendiri, dijelaskan Soeharsono, sebenarnya merupakan kewenangan setiap rumah sakit untuk mengadakan. Kemudian, saat digunakan untuk melakukan tindakan, biayanya akan dibebankan kepada pasien.

“Sebetulnya APD menjadi kewenangan rumah sakit mengadakan sendiri. Nanti kan biaya-biaya yang dikeluarkan terkait APD nanti di klaim untuk biaya kepada pasien,” katanya.

Ditanyakan apakah sudah pernah mendapatkan kiriman APD, Soeharsono menuturkan, sudah pernah menerima kiriman. Namun, pengiriman APD tersebut merupakan sisa-sisa dari penanganan dan pencegahan virus flu burung dulu.

Halaman
12
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved