Pemkab Kutai Barat Beri Penjelasan Terkait Raperda RDTR dan Kawasan Perkotaan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat (Kubar) Drs Yacob Tullur menyampaikan Nota Penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah.

Tribunkaltim.co/Febriawan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Yacob Tullu Menyerahkan Nota Penjelasan Raperda Yang Diterima Langsung Wakil Ketua I Dprd Kubar  H Ahmad Syaiful. 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat (Kubar) Drs Yacob Tullur  menyampaikan Nota Penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna di DPRD Kubar, Rabu (18/3/2020).

Yaitu Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sendawar Timur Tahun 2020-2040.

Bersamaan dengan itu, juga ada perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dikatakan Sekda, Ranperda tentang RDTR dan zonasi kawasan perkotaan dibuat merujuk telah ditunjukkannya Kaltim sebagai  Ibu Kota Negara. Melalui dua Ranperda ini, berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berdasarkan RTRW, serta acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaaatan ruang yang diatur dalam RTRW.

RDTR, kata dia, merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional.

agar tercipta lingkungan yang harmonis.

"Kawasan perkotaan atau strategis dapat disusun RDTR, apabila merupakan kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan dan memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan yang ditetapkan dalam pedoman ini," jelasnya.

Selanjutnya, masih dalam nota penjelasannya pembentukan, Sekkab mengatakan, Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas. 

"Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan dengan menghitung nilai variabel umum dan variabel teknis Urusan Pemerintahan dan dikalikan dengan faktor kesulitan geografis," kata dia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat, imbuhnya, urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tipe C dianggap belum maksimal, karena sub urusan persampahan belum terakomodir pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Halaman
12
Penulis: Febriawan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved