Berita Pemkab Mahakam Ulu

Pimpin Apel Gabungan Ratusan ASN, Bupati Mahulu Tekankan Disiplin Kehadiran dan Taat Administrasi

Ratusan Aparatus Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Non PNS (TNP) di lingkungan Pemkab Mahulu memadati lapangan sejak pukul 8 pagi.

HUMASKAB MAHULU
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh memimpin apel gabungan Korpri di Ujoh Bilang, Selasa (17/3/2020). Turut dihadiri Wabup Drs. Y Juan Jenau, Sekda Drs. Yohanes Avun,M.Si, Asisten Bidang Sosial Ekonomi Pembangunan E. Tek Hen Yohanes,S.Pd, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Lilik Yohanes Peng,MAP, Sekretaris DPRD Honorata Yulita Usun,SH, seluruh Kepala OPD dan Camat. 

UJOH BILANG - Bertempat di Lapangan Ujoh Bilang, Selasa (17/3/2020) Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh SH memimpin Apel Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Pemkab Mahulu.

Ratusan Aparatus Sipil Negara (ASN) serta Tenaga Non PNS (TNP) di lingkungan Pemkab Mahulu memadati lapangan sejak pukul 8 pagi.

Tampak hadir juga Wabup Drs Y Juan Jenau, Sekretaris Daerah Drs Yohanes Avun,M.Si, Asisten Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan E. Tek Hen Yohanes,S.Pd, Sekretaris DPRD Honorata Yulita Usun, SH, Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Lilik Yohanes Peng,MAP serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat.

Dalam sambutannya, Bupati Bonifasius Belawan Geh,SH mengatakan, untuk percepatan pelayanan dan pembangunan di Mahakam Ulu, dibutuhkan komitmen mematuhi aturan yang berlaku, salah satunya seperti kehadiran saat pelaksanaan upacara serta tepat waktu dalam hal adimistrasi.

"Bukan hanya dari sisi kehadiran semata, tetapi juga pada perihal kesanggupan ASN menaati kewajiban dan menghindari larangan, seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan,"tegas Bupati.

Bupati mengimbau, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bertanggungjawab pada setiap pelaporan keuangan seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Ditambahkan Bupati, dalam pelaksanaan implementasi program turunan visi dan misi yang dijabarkan melalui RPJM Daerah harus menjadikan tegat waktu sebagai tolak ukur, agar keterlambatan dalam hal penyusunan pelaporan tidak terjadi.

"Hal ini berlaku pada seluruh lapisan OPD hingga kepada jajaran Pemerintah Kampung,"tutup Bupati. (adv/Hms11)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved