Pasien Corona Kaltim Meningkat

3 Warga Kaltim Postif Corona jadikan Status KLB, Pemprov Gelontorkan Rp 20 Miliar

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan dana untuk menangani KLB Corona.

Editor: Adhinata Kusuma
HUMASPROV KALTIM/AHMAD RIANDI
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi meminta agar semua kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak dibatalkan. Imbauan yang disampaikan dalam jumpa pers di Samarinda, Rabu (18/3/2020) malam itu menyusul adanya satu pasien yang dinyatakan positif tertular Covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Konsekwensi ditetapkannya Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kaltim dalam mencegah penyebaran Virus Corona, Pemprov Kaltim telah menyiapkan dana sebesar Rp 17-20 miliar.

Dana tersebut, diambil dari dana tidak terduga yang memang sialokasikan apabila terjadi KLB seperti saat ini.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengungkapkan, Pemprov Kaltim telah menyiapkan dana untuk menangani KLB Corona.

"Sebagai konsekwensinya, ya kita menggunakan dana tersebut untuk menangani KLB Corona di Kaltim," ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Kamis (19/3/2020), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

"Dana yang kita gelontorkan, ya antara Rp 17-20 miliar lah. Tapi, itu dana untuk awal," lanjutnya sembari menjelaskan bisa saja nanti anggaran tersebut ditambah seiring perkembangan upaya pencegahan penyebaran virus asal Wuhan, Cina ini.

Baca Juga: 19 Orang Asal Kaltim Ikut Acara di Bogor, 3 Dinyatakan Positif Corona, Dinkes: Sudah Dikarantina

Baca Juga: 20 Maret, Inilah Jadwal Penyemprotan Desinfektan Tangkal Wabah Virus Corona di Kota Samarinda

Baca Juga: Pasien Corona di Kaltim Jadi 3 Orang, Dinkes: Ketiganya Terinfeksi Usai Ikuti Kegiatan di Bogor

Baca Juga: Kronologi Pasien Positif Corona Asal Tenggarong Sempat Pergi ke Kutai Timur usai Balik dari Bogor 

Selain di Pemprov Kaltim, Wagub juga menjelaskan, bahwa dana tanggap darurat yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim dapat juga digelontorkan.

Hanya saja, Hadi belum mengetahui pasti berapa jumlah dana yang siap digunakan di instansi itu.

"Konsekwensi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberlakukannya KLB di satu daerah itu berbeda-beda.

Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bisa mengeluarkan kebijakan untuk menunda Ujian Nasional (UN) misalnya," tuturnya.

"Juga, Disdikbud bisa mengalihkan lokasi belajar. Kalau di BPBD, maka kita bisa mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan dana tanggap darurat untuk mendukung ditetapkannya daerah menjadi KLB," sambungnya menegaskan.

(Tribunkaltim.co/Purnomo Susanto)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved