Berita Pemkab Kutai Barat

Dibuat Setelah Kaltim Ditunjuk Jadi IKN, Sekkab Kubar Sampaikan Alasan Mengajukan Dua Raperda Ini

Raperda tentang RDTR dan Zonasi Kawasan Perkotaan dibuat merujuk setelah ditunjukkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara.

HUMASKAB KUBAR
PENYERAHAN NOTA PENJELASAN - Sekkab Kubar Yacob Tullur menyerahkannya kepada wakil Ketua I DPRD Kubar H.Ahmad Syaiful, Rabu (18/3/2020). 

SENDAWAR - Sekretaris Kabupatren (Sekkab) Kutai Barat Drs Yacob Tullur MM menyampaikan Nota Penjelasan atas dua Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kubar, Rabu (18/3/2020).

Dua raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sendawar Timur 2020-2040.

Bersamaan dengan itu, juga ada perubahan atas Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sekkab memaparkan, Raperda tentang RDTR dan Zonasi Kawasan Perkotaan dibuat merujuk setelah ditunjukkannya Kaltim sebagai Ibu Kota Negara.

Melalui dua raperda ini, berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berdasarkan RTRW, serta acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaaatan ruang yang diatur dalam RTRW.

RDTR, kata dia, merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional, sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis.

"Kawasan perkotaan atau strategis dapat disusun RDTR, apabila merupakan kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan dan memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan yang ditetapkan dalam pedoman ini," jelasnya.

Selanjutnya, masih dalam nota penjelasannya pembentukan, Sekkab mengatakan, Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan Pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

"Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan dengan menghitung nilai variabel umum dan variabel teknis urusan pemerintahan dan dikalikan dengan faktor kesulitan geografis," kata dia.

Dalam penyelenggaraan Pemkab Kutai Barat, imbuhnya, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tipe C dianggap belum maksimal, karena sub urusan persampahan belum terakomodir pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Oleh sebab itu, dilakukanlah pemetaan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup guna mengetahui intensitas Urusan Permerintahan bidang lingkungan hidup, serta beban kerja Dinas Lingkungan Hidup agar terwujudnya asas pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah. Begitu pun dengan urusan lainnya, dilakukan perubahan atas dasar Permendagri.

"Saya merasa yakin, apabila kerjasama yang telah kita jalin selama ini dapat kita pupuk dan bahkan kita tingkatkan, segala permasalahan akan dapat kita atasi bersama," kata Dia.

"Khusus raperda yang akan disampaikan pada hari ini, saya harap agar proses pembahasan dan pengesahannya dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," imbuhnya.

Rapat Paripurna XII masa Sidang I Tahun 2020 dengan agenda penyampaian nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pengesahan Pansus DPRD digelar di DPRD Kubar, Rabu (18/3).

Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kubar H Ahmad Syaiful, turut dihadiri jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD dilingkungan Pemkab Kubar. (adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved