Berita Pemprov Kalimantan Utara

Jadi Irup, Gubernur Kaltara Tekankan Pengamanan Pilkada dan Pembentukan Dinas Damkar

“Untuk itu, budaya kerja aparatur Damkar dapat menjadi contoh yang baik bagi ASN di lingkup pemerintahan daerah,” ulasnya.

HUMASPROV KALTARA
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie memeriksa defile peserta upacara saat memimpin apel pagi dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-101 Pemadam Kebakaran (Damkar), ke-70 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan ke-58 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Bulungan, Rabu (18/3/2020). 

TANJUNG SELOR - Puncak peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-101 Pemadam Kebakaran (Damkar), ke-70 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan ke-58 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara, dilaksanakan dengan pagelaran upacara di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Bulungan pada Rabu (18/3/2020) pagi. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie menjadi inspektur upacara (Irup) pada perhelatan tahunan itu.

Di kesempatan itu, Gubernur juga membacakan dua sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mendagri Tito Karnavian. Yakni untuk peringatan HUT ke-70 Satpol PP dan ke-58 Satlinmas, serta HUT ke-101 Damkar.

Salah satu penekanan Mendagri pada sambutannya HUT ke-70 Satpol PP dan ke-58 Satlinmas, adalah soal Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan 23 September 2020 mendatang.

“Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 36 Kota serta 1 Kota untuk pemungutan suara ulang. Kaltara merupakan salah satu daerah yang akan menyelenggarakannya, minus Kota Tarakan.

Dalam hal ini, kerja sama yang sinergis antar instansi terkait tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di tiap-tiap daerah.

Dari itu, seluruh jajaran terkait harus dapat tetap memelihara serta menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya di wilayah masing-masing,” tutur Gubernur kala membacakan sambutan Mendagri.

Kerawanan dalam menghadapi Pilkada juga menjadi atensi. Utamanya terkait keamanan, netralitas ASN, isu SARA dan politik uang.

“Menghadapinya, diperlukan antisipasi dari semua pihak dalam menghadapi kerawanan tersebut. Lebih jauh lagi, tahapan Pemilu menjadi sangat penting bagi jajaran Satpol PP dan Satlinmas di daerah, karena biasanya potensi gangguan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat akan meningkat secara signifikan,” ucap Irianto di hadapan ratusan peserta upacara.

Untuk menyikapi situasi dan kondisi tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, aparat Satpol PP dan Satlinmas di daerah harus dapat menyiapkan diri sejak dini.

“Jajaran Satpol PP dan Satlinmas harus mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya untuk peringatan HUT ke-101 Damkar, Mendagri menyebutkan kini saatnya membentuk aparat Damkar sebagai sebuah perangkat daerah yang profesional, modern dan terlatih.

Aparatur Damkar juga terbilang mampu membangun kesiapsiagaan selama 24 jam tanpa mengenal hari libur, selalu berupaya memberikan pertolongan dalam tenggat waktu reponse time 15 menit, bekerja dengan mempertaruhkan keselamatan pribadi, membekali diri dengan keterampilan dan keahlian serta berusaha menyelesaikan tugas secara sempurna.

“Untuk itu, budaya kerja aparatur Damkar dapat menjadi contoh yang baik bagi ASN di lingkup pemerintahan daerah,” ulasnya.

Lebih jauh, Mendagri menilai bahwa pemadaman kebakaran, didalam UU No. 23/2004 menjadi salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan. Kebakaran merupakan salah satu sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Dari itu, hal ini wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Dalam artian, wajib mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan dan pendanaan dalam APBD, berpedoman kepada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah, bahkan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah,” jelasnya.(adv/humas)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved